ICW Temukan 15 Mantan Koruptor Masuk DCS Caleg

- Editorial Team

Minggu, 27 Agustus 2023 - 13:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Ilustrasi surat suara pemilu.Foto : Freepik.com

NEUMEDIA.ID – Indonesia
Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera
mengumumkan status hukum para mantan terpidana korupsi yang masuk dalam daftar
calon sementara calon legislatif (DCS Caleg) DPR RI maupun DPD RI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT


DCS caleg tersebut telah diumumkan KPU
pada 19 Agustus 2023 lalu. Berdasarkan temuan ICW, sebanyak 15 caleg di
antaranya merupakan mantan koruptor. (selengkapnya
lihat grafis)


Ketiadaan
pengumuman status terpidana korupsi dalam DCS tentu akan menyulitkan masyarakat
untuk berpartisipasi memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS secara
maksimal,” tulis ICW dalam laman antikorupsi.org yang dikutip Neumedia.id, Minggu, 27 Agustus 2023.


Jika
nantinya para mantan koruptor lolos dan masuk dalam daftar calon tetap (DCT,
lanjut ICW, peluang masyarakat memilih caleg yang bersih dan berintegritas
semakin kecil.


ICW
lantas membandingkan dengan langkah KPU ini dengan pemilu 2019. Kalaitu, KPU
dinyatakan sangat progresif. Lembaga penyelenggara pemilu itu mengumumkan
daftar nama caleg yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi.


Artinya,
langkah KPU saat ini dinyatakan sebagai kemunduran. Sebab, tidak memiliki
komitmen antikorupsi dan semakin menunjukan tidak adanya itikad baik untuk
menegakkan prinsip pelaksanaan pemilu yang terbuka dan akuntabel. Ini
sebagaimana disinggung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. 


“Ketidakberanian
KPU RI ini semakin menambah rentetan kontroversi sejak awal penyelenggaraan tahapan
pemilu,” tulis ICW lagi. (*/ofi)

Nama Mantan Terpidana Korupsi

dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPD dan DPR RI

  

No

Nama

Tingkatan Pencalonan

Partai

Dapil

Nomor Urut

Kasus

 

1

 

Abdullah Puteh

 

DPR RI

 

Nasdem

 

Aceh II

 

1

Korupsi
pembelian 2 unit helikopter saat
menjadi gubernur Aceh

 

2

 

Rahudman Harahap

 

DPR RI

 

Nasdem

 

Sumatera Utara I

 

4

Korupsi
dana tunjangan aparat Desa
Tapanuli Selatan saat menjadi Sekda Tapanuli Selatan

 

3

 

Abdillah

 

DPR RI

 

Nasdem

 

Sumatera Utara I

 

5

Korupsi
pengadaan mobil pemadam kebakaran
dan penyelewenangan dana APBD

 

 

4

 

 

Susno Duadji

 

 

DPR RI

 

 

PKB

 

Sumatera Selatan II

 

 

2

Korupsi
pengamanan Pilkada Jawa Barat 2009 dan korupsi penanganan PT Salmah Arowana Lestari

5

Nurdin Halid

DPR RI

Golkar

Sulawesi Selatan II

2

Korupsi
distribusi minyak goreng Bulog

 

6

 

Budi Antoni
Aljufri

 

DPR RI

 

Nasdem

Sulawesi Selatan II

 

9

Kasus
suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang

 

 

 

7

 

 

 

Al Amin Nasution

 

 

 

DPR RI

 

 

 

PDI-P

 

 

Jawa Tengah VII

 

 

 

4

Menerima
suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan untuk
memuluskan proses alih fungsi
hutan lindung di Kabupaten Bintan.

 

8

 

Rokhmin Dahuri

 

DPR RI

 

PDI-P

Jawa Barat VIII

 

1

Korupsi
dana nonbujeter Departemen Kelautan
dan Perikanan

 

 

9

 

 

Eep Hidayat

 

 

DPR RI

 

 

Nasdem

 

 

Jawa Barat
IX

 

 

1

Kasus
korupsi Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) Kabupaten Subang tahun 2005-2008

 

 

10

 

 

Patrice
Rio Capella

 

 

DPD RI

 

 

 

 

Bengkulu

 

 

10

Menerima
gratifikasi dalam proses
penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Sumut



 

 

 

 

 

 

oleh Kejaksaan

 

 

 

11

 

 

 

Dody Rondonuwu

 

 

 

DPD RI

 

 

 

 

 

Kalimantan Timur

 

 

 

7

Korupsi
dana asuransi 25 orang anggota DPRD
Kota Bontang periode

2000-2004
(saat itu Dody masih menjadi
anggota DPRD Kota Bontang)

 

 

12

 

 

Emir Moeis

 

 

DPD RI

 

 

 

Kalimantan Timur

 

 

8

Kasus
suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
di Tarahan, Lampung, tahun 2004.

13

Irman Gusman

DPD RI

Sumatera Barat

7

Kasus
suap dalam impor gula oleh
Perum Bulog

14

Cinde
Laras Yulianto

DPD RI

Yogyakarta

3

Korupsi
dana purna tugas Rp 3 miliar

 15

 Ismeth Abdullah

 DPD RI

 

 

 Kepulauan Riau

 8

Korupsi
pengadaan mobil pemadam kebakaran
tahun 2004 saat menjabat sebagai Ketua Otorita Batam

 

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Muscab PKB Madiun: Regenerasi Mengalir, Empat Nama Disiapkan Lanjutkan Estafet Kepemimpinan Muhtarom
PBJ Dinkes Kabupaten Madiun Disorot, Potensi Temuan Audit hingga Pidana Mengemuka
Jelang Operasi Ketupat, Satlantas Polres Madiun Gelar RAM Check di Terminal Bus Caruban
Tolak Pilkada Tidak Langsung, DPC PDI Perjuangan Kota Madiun Tegaskan Sikap Tegak Lurus Konstitusi
Bobol Toko, Komplotan Pencuri Beraksi di Madiun dan Magetan, Empat Pelaku Diamankan, Satu DPO 
Motor Raib di Penitipan, Pelaku Ternyata Remaja 15 Tahun
Reses di Mojopurno, Ketua Fraksi PKS Kawal Usulan Pembangunan Pasar Desa 
Fery Sudarsono Kembali Nahkodai PDI Perjuangan Kabupaten Madiun

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 11:18 WIB

Perumdam dan BPR Sama-Sama Moncer, Pemkab Madiun Borong Enam Penghargaan di Top BUMD Awards 2026

Rabu, 15 April 2026 - 12:38 WIB

Bahana Bersahaja di Bancong, Pemkab Madiun Lakukan Perbaikan Infrastruktur, Rehab RTLH dan Hadirkan Layanan Terpadu 

Rabu, 8 April 2026 - 17:06 WIB

Bupati Dorong Harmonisasi Layanan Kesehatan RSUD Dolopo untuk Wujudkan Madiun BERSAHAJA

Rabu, 8 April 2026 - 15:03 WIB

DPRD Madiun Gaspol Empat Raperda Kunci, LP2B Jadi Penentu Arah Tata Ruang

Minggu, 5 April 2026 - 18:58 WIB

Muscab PKB Madiun: Regenerasi Mengalir, Empat Nama Disiapkan Lanjutkan Estafet Kepemimpinan Muhtarom

Kamis, 2 April 2026 - 19:15 WIB

Ngeri, Ular Cincin Emas Muncul di Bawah Kursi KA Kertanegara 

Rabu, 1 April 2026 - 18:27 WIB

Ditarget Selesai Juli, Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Madiun Baru 18 Persen, Wamen PU Tekan Percepatan Proyek 

Minggu, 29 Maret 2026 - 07:42 WIB

Bupati Madiun Buka Candimulyo Cup II 2026, Ajang Lahirkan Atlet Voli Berprestasi

Berita Terbaru

Bapenda Kota Madiun menggenjot PAD sejak awal tahun dengan melakukan sinkronisasi, evaluasi, dan optimalisasi pajak serta retribusi daerah pada triwulan I 2026.

Kota Madiun

Awal Tahun, Realisasi PAD Kota Madiun Sentuh 23,99 Persen

Selasa, 7 Apr 2026 - 19:14 WIB