MADIUN, NEUMEDIA.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Madiun menegaskan sikap tegas menolak wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung. Penolakan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen partai dalam menjaga hak konstitusional rakyat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Madiun, Sutardi, mengatakan PDI Perjuangan secara konsisten berpegang pada konstitusi, undang-undang, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, wacana pilkada tidak langsung berpotensi menggerus hak politik masyarakat.
“PDI Perjuangan solid menolak rencana pilkada tidak langsung. Sikap ini kami ambil untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terpenuhi dan terjaga,” ujar Sutardi, Minggu (25/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, demokrasi harus memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Jangan sampai, kata dia, hak politik masyarakat dirampas oleh kepentingan tertentu yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Jangan sampai hak rakyat dirampas oleh kepentingan-kepentingan yang tidak mengakar pada kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Sutardi juga memastikan bahwa sikap DPC PDI Perjuangan Kota Madiun sejalan dan tegak lurus dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Seluruh struktur partai di daerah, lanjutnya, diminta untuk solid mengawal prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“Sikap kami di daerah jelas, tegak lurus dengan DPP. PDI Perjuangan tegas menolak pilkada tidak langsung,” katanya.
Penegasan sikap tersebut menjadi bagian dari komitmen PDI Perjuangan Kota Madiun dalam menjaga demokrasi substantif, sekaligus memastikan proses politik tetap berpihak pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. (ant/red)
