KOTA MADIUN, NEUMEDIA.ID – DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (10/7/2026).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD kompak menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari Pemerintah Kota Madiun. Mulai dari melonjaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hingga rendahnya serapan sejumlah pos belanja.
Fraksi Gerindra-NasDem menyoroti tingginya SiLPA, capaian PAD yang belum optimal, pengelolaan aset daerah, piutang BLUD, hingga pentingnya tindak lanjut rekomendasi BPK. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan transparansi perhitungan pajak dan retribusi, besarnya sisa belanja pegawai, belanja modal, serta penyelesaian piutang BPJS dan piutang macet. Sementara itu, Fraksi PSI meminta penjelasan mengenai rincian SiLPA dan penyebab turunnya insentif fiskal. Fraksi PKS menyoroti rendahnya retribusi parkir, optimalisasi pendapatan BLUD RSUD, serapan belanja modal, serta langkah mengembalikan opini WTP dan memperkuat sistem pengendalian internal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti turunnya opini BPK menjadi WDP, tingginya SiLPA Rp154,8 miliar, rendahnya serapan belanja modal dan belanja pegawai, penurunan insentif fiskal, serta minimnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Sementara Fraksi Perindo meminta penjelasan terkait penyebab turunnya opini WDP dan strategi mengembalikan insentif fiskal. Di sisi lain, Fraksi Demokrat mempertanyakan penyebab turunnya opini WTP menjadi WDP, tingginya SiLPA, rendahnya serapan belanja, hingga strategi penyelesaian piutang macet. Sedangkan Fraksi PKB mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target, namun meminta penjelasan terkait kemandirian fiskal, efektivitas belanja, pengelolaan aset, piutang daerah, hingga penyelesaian proyek yang masih berstatus konstruksi dalam pengerjaan.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menilai pemandangan umum yang disampaikan seluruh fraksi merupakan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Secara umum pandangan fraksi relatif sama. Ada kritik, ada juga apresiasi. Semua itu menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan ke depan,” ujarnya usai rapat paripurna.
Armaya juga menyoroti turunnya opini BPK dari WTP menjadi WDP. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi faktor risiko yang dihadapi pemerintah daerah dan harus segera dibenahi.
“Kalau terkait WDP, tentu kita semua sudah mengetahui penyebabnya. Ada kondisi yang bersifat force majeure dan menjadi risiko bagi Kota Madiun. Insyaallah akan kita kejar kembali pada tahun berikutnya agar bisa meraih opini yang lebih baik,” katanya.
Ia menambahkan, berbagai masukan fraksi, termasuk terkait tingginya SiLPA, akan segera dibahas bersama pemerintah daerah dalam tahapan lanjutan pembahasan Raperda.
“Tindak lanjut dari materi paripurna ini langsung kita bahas. Kita bergerak cepat agar ke depan pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Yang paling penting adalah sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif sehingga pelaksanaan anggaran berjalan sesuai regulasi,” tegasnya.
Armaya optimistis pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 akan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperbaiki tata kelola keuangan daerah, sekaligus menjadi bekal penyusunan APBD tahun berikutnya agar lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan, seluruh pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi akan dibahas pada tahapan pembahasan selanjutnya. Sesuai mekanisme, setelah penyampaian pemandangan umum akan dilanjutkan dengan pembahasan, kemudian pemerintah akan memberikan jawaban pada agenda rapat berikutnya.
“Karena itu, seluruh masukan, pertanyaan, dan catatan yang disampaikan masing-masing fraksi akan kami jawab secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya. (ant/red/adv)
