MADIUN, NEUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Madiun menggeser prioritas anggaran dalam Perubahan APBD 2026 untuk mengejar pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Langkah ini dilakukan di tengah waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar empat bulan.
Rancangan Perubahan APBD 2026 tersebut disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Senin (24/8/2026).
Dalam nota keuangan, pendapatan daerah diproyeksikan turun Rp51,83 miliar, dari sebelumnya Rp1,859 triliun menjadi Rp1,807 triliun. Penurunan terutama dipicu terkoreksinya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski pendapatan menyusut, Pemkab Madiun justru menambah anggaran belanja modal sebesar Rp33,49 miliar. Anggaran belanja modal yang semula Rp188,57 miliar naik menjadi Rp222,06 miliar.
Salah satu sektor yang mendapat tambahan cukup besar adalah jalan, jaringan, dan irigasi. Anggarannya ditambah sekitar Rp16,41 miliar menjadi Rp99,70 miliar.
Bupati Hari Wuryanto mengatakan, perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan aktual masyarakat. Program yang dinilai masih membutuhkan tambahan anggaran akan diperkuat, sedangkan anggaran yang tidak lagi diperlukan atau sulit direalisasikan dalam sisa waktu tahun berjalan akan dialihkan.
“Karena kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal-hal yang memang dibutuhkan masyarakat, tetapi anggarannya masih kurang, kita tambah. Sementara kegiatan yang anggarannya masih tersisa dan tidak terlalu dibutuhkan, kita kurangi,” kata Hariwur, sapaan akrabnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat tahun anggaran 2026 tinggal menyisakan sekitar empat bulan. Karena itu, anggaran harus diarahkan pada program yang realistis sekaligus memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Karena waktunya sudah tinggal beberapa bulan, kita fokus pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, khususnya infrastruktur. Salah satunya diarahkan untuk perbaikan jalan,” ujarnya.
Hariwur menambahkan, kenaikan belanja modal juga tidak lepas dari meningkatnya harga kebutuhan pembangunan. “Iya, karena sekarang harga-harga juga sudah mahal. Biayanya memang semakin tinggi,” katanya.
Secara keseluruhan, total belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 turun sekitar Rp8,18 miliar, dari Rp2,022 triliun menjadi Rp2,014 triliun.
Namun, sejumlah pos justru mengalami peningkatan. Belanja operasi naik Rp73,11 miliar menjadi Rp1,524 triliun. Belanja barang dan jasa bertambah sekitar Rp52,91 miliar menjadi Rp643,85 miliar, sedangkan belanja pegawai naik Rp17,47 miliar menjadi Rp832,07 miliar.
Sementara belanja transfer dipangkas sekitar Rp110,50 miliar menjadi Rp262,37 miliar. Dari sisi pendapatan, tekanan terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat yang turun sekitar Rp97,19 miliar, dari Rp1,365 triliun menjadi Rp1,268 triliun.
Di sisi lain, sejumlah sumber PAD meningkat. Pajak daerah bertambah Rp565 juta menjadi Rp181,06 miliar, sedangkan retribusi daerah naik sekitar Rp966 juta menjadi Rp236,69 miliar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono menilai perubahan APBD merupakan momentum untuk menyesuaikan program dengan kondisi dan sisa waktu tahun anggaran.
Menurutnya, pembahasan masih akan dilakukan masing-masing fraksi sebelum pandangan umum fraksi disampaikan dalam rapat paripurna.
Terkait rencana menggenjot perbaikan jalan, Mujono menilai waktu empat bulan masih memungkinkan, tetapi membutuhkan kerja cepat.
“Saya pikir masih memungkinkan. Tentu dibutuhkan kerja ekstra dan kerja cepat untuk masyarakat. Infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas,” kata Mujono.
Ia mendorong agar jalan-jalan rusak segera mendapat penanganan. Menurutnya, menunda perbaikan hanya akan membuat kerusakan semakin parah dan berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran di kemudian hari.
“Kalau tidak segera diselesaikan tahun ini dan terus ditunda, kondisi jalan yang rusak justru akan semakin parah,” ujarnya.
Mujono menilai keputusan Pemkab Madiun mengarahkan tambahan anggaran perubahan untuk infrastruktur jalan merupakan langkah yang tepat.
“Menurut saya, jika dalam perubahan APBD ini fokus diarahkan pada infrastruktur jalan, itu merupakan langkah yang sangat tepat,” tandasnya.
Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas DPRD Kabupaten Madiun bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai mekanisme yang berlaku. Targetnya, penyesuaian anggaran tidak sekadar mengubah angka dalam APBD, tetapi benar-benar mempercepat program yang dibutuhkan masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan. (ant/red/adv)
