GRESIK, NEUMEDIA.ID – Sebanyak 330 kepala desa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur terindikasi melakukan pelanggaran Pemilu 2024.
Sebab, mereka yang tergabung dalam Relawan Jawi Wetan (Pro Jokowi) telah menggelar deklarasi beberapa waktu lalu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat pun menelusurinya.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Bawaslu Gresik Habibur Rohman mengatakan bahwa sebanyak lima orang telah dimintai keterangan. Mereka termasuk Ketua Relawan Jawi Wetan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tiga orang kepala desa dan pemilik atau pengelola tempat di mana kegiatan deklarasi dukungan (Pro Jokowi) diselenggarakan,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Neumedia.id, Minggu (21/1/2024).
Habibur menjelaskan, berdasarkan penelusuran di lapangan belum dapat dipastikan atau atau tidaknya pelanggaran dalam kegiatan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik Log In relawan Jawi Wetan pada Rabu (3/1/2025).
Meski demikian, hasil penelusuran tersebut tetap dikonsultasikan kepada pimpinan untuk pembahasan lebih lanjut. “Masih belum kami simpulkan ada tidaknya pelanggaran kegiatan AKD tersebut,” ujarnya.
Setelah nantinya ada arahan dari pimpinan Bawaslu dan kesimpulan, maka akan menjadi salah satu pertimbangkan untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Untuk diambil keputusan,” ucap Habibur.
Habibur mengatakan hasil pemeriksaan akan dibahas bersama aparat penegak hukum dari unsur polisi dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) ) yang membidangi pidana pemilu.
Sebagai catatan, beberapa waktu yang lalu sebanyak 330 Kepala Desa di Kabupaten Gresik mendeklarasikan sebagai Relawan Jawi Wetan (Pro Jokowi).
Atas kegiatan itu, Bawaslu Kabupaten Gresik menduga ada potensi pelanggaran dalam kegiatan tersebut sehingga dilakukan penelusuran lebih lanjut.
Dalam pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Berdasarkan dasar hukum itu disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
Deklarasi ratusan kepala desa yang Pro Jokowi tersebut bisa menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Gibran adalah putra sulung Jokowi.
Sanksi pidana dan denda atas pelanggaran tersebut diatur dalam pasal 490 dengan pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta. (*/ofi)
