Pro-Kontra Pemberian Gelar Jenderal TNI Kehormatan Bagi Prabowo

- Editorial Team

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri Rapim TNI-Polri dan menerima pangkat secara istimewa dari Presiden Joko Widodo di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2). Foto: Parlementaria

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri Rapim TNI-Polri dan menerima pangkat secara istimewa dari Presiden Joko Widodo di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2). Foto: Parlementaria

JAKARTA, NEUMEDIA.ID – Pemberian gelar Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menuai pro dan kontra. Sorotan itu juga datang dari para legislator di Senayan atau DPR RI.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritik pemberian pangkat kehormatan Jenderal Bintang Empat kepada Menhan. Menurutnya, saat ini pangkat tersebut sudah tidak ada lagi dalam militer.

Lebih lanjut dikatakan, penghargaan yang diberikan bagi seorang prajurit TNI berprestasi atau berjasa disebut dengan tanda kehormatan atau tanda jasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. “Tidak ada istilah pangkat kehormatan dalam TNI,” ujar Hasanuddin, Kamis (29/2/2024).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga : Presiden Jokowi Resmi Lantik Hadi Tjahjanto dan AHY sebagai Menkopolhukam dan Menteri ATR

Lantas, politikus dari PDIP ini menjelaskan tentang aturan kepangkatan di lingkungan TNI yang diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pasal tersebut tidak mengatur soal kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah purna tugas. Kecuali, pangkat tituler yang diberikan sementara bagi warga negara karena diperlukan dan bersedia tugas jabatan tertentu.

Lebih lanjut dikatakan, pangkat kehormatan memang bisa diberikan. Namun hanya bagi prajurit atau perwira aktif. Hal itu diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2009 Pasal 33 Ayat 3.

Baca Juga : Geliat Konglomerat dalam Orkestrasi Bisnis Prabowo dan Gibran

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan bahwa Prabowo Subianto layak mendapatkan gelar tersebut dari Presiden Jokowi. Pemberian Jenderal Kehormatan itu dinilai telah sesuai dengan Undang-Undang.

“Sesuai konstitusi, Pasal 10 dan 15 UUD 1945, Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI AD, AL, AU, Presiden berhak memberi gelar tanda jasa dan lain-lain kehormatan. Serta, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” kata politikus Partai Golkar ini.

“Bukan kali ini saja penganugerahan Jenderal Kehormatan diberikan, sejumlah Tokoh TNI juga telah mendapatkan penganugerahan Jenderal Kehormatan, seperti Jenderal TNI (Purn) Hari Sabarno dan Jenderal TNI (Purn) Soesilo Soedarman, yang mendapatkan gelar karena dedikasinya,” Meutya. (*/ofi)

 

Facebook Comments Box

Editor : Nofika D.Nugroho

Sumber Berita : Parlementaria

Berita Terkait

Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo, Perkuat Tulang Punggung Digital Indonesia
Tiga Taruna SMAN 3 Taruna Angkasa Ikuti Studi ke Jepang, Kunjungi Universitas di Tokyo hingga Pelajari Budaya Disiplin
Tri dan 1.000 Guru Foundation Salurkan 1.000 Router ke Sekolah Terpencil Lewat Program Sedekah Kuota
Buah Manis Pendekatan Humanis TNI, Satu Lagi Anggota OPM Kembali ke Pangkuan NKRI
Bejo Sugiantoro Meninggal Dunia, Selamat Jalan Sang Legenda!
Megawati Tunda Kepala Daerah PDIP Ikuti Retret, Begini Respon Budiman Sudjatmiko
Aktivis HAM Haris Azhar Kawal Gugatan Warga Ponorogo terhadap BRI
Isu Elit Partai Diduga Punya Simpanan Waria Jadi Sorotan, Muncul Inisial AW

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 12:17 WIB

Dugaan Tahan Ijazah Disorot, DPRD Madiun Panggil Perusahaan 

Selasa, 28 April 2026 - 23:18 WIB

Guyub Rukun Kampung Pesilat, Fondasi Kuat Membangun Kabupaten Madiun

Kamis, 23 April 2026 - 12:41 WIB

Jaga Ketahanan Pangan Di Tengah Ancaman Kekeringan, Pemkab Madiun Gencarkan Gerakan Percepatan Tanam

Rabu, 22 April 2026 - 14:21 WIB

Eks Karyawan Mengadu, Ijazah Tak Kunjung Kembali; Perusahaan Sebut Hanya “Komitmen” Kerja

Rabu, 22 April 2026 - 13:46 WIB

Dugaan Penahanan Ijazah Disorot, Pemkab Madiun Siapkan Sanksi Tegas untuk Perusahaan

Rabu, 22 April 2026 - 12:43 WIB

Ketua SBMR : Jika Terbukti Tahan Ijazah Eks Karyawan, CV Sukses Jaya Abadi Terancam Jerat Pidana

Selasa, 21 April 2026 - 18:50 WIB

Perusahaan di Madiun Diduga Tahan Ijazah Puluhan Eks Karyawan 

Selasa, 21 April 2026 - 18:39 WIB

Hilirisasi Melon Digenjot, Pemkab Madiun Bidik Nilai Tambah dan Peluang Usaha Baru

Berita Terbaru