Komisi IV DPR RI Dorong Pemulihan Alokasi Pupuk Bersubsidi yang Bekurang 50 Persen

- Editorial Team

Kamis, 14 Maret 2024 - 12:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasokan pupuk bersubsidi. Foto : Pupuk Indonesia

Pasokan pupuk bersubsidi. Foto : Pupuk Indonesia

JAKARTA, NEUMEDIA.ID – Pemerintah mengurangi alokasi pupuk bersubsidi hingga 50 persen pada awal 2024. Jumlahnya dari 9,55 juta ton menjadi 4,7 juta ton.

Pengurangan alokasi pupuk bersubsidi tersebut sebagai dampak dari kondisi global. Pertama, ketidakpastian ekonomi yang mengakibatkan krisis pangan, keuangan, dan energi karena pandemi Covid-19 di banyak negara.

Faktor kedua karena terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Perang ini mengakibatkan ekonomi dunia tidak menentu. Apalagi, Rusia dan Ukranina merupakan negara penghasil bahan baku pupuk.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga : Harga Pupuk Nonsubdisi Dikorting 40 Persen

Dengan kondisi seperti ini, anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menilai berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi hingga 50 persen akan mengakibatkan target produksi beras sebanyak 32 juta ton pada tahun ini sulit tercapai.

Politikus Partai Golkar ini juga mengungkap faktor lain yang berpotensi menghambat pencapaian target produksi beras. Hal itu adalah berlangsungnya El Nino yang dapat mengakibatkan gagal panen.

Oleh karena itu, Hanan menyarankan adanya refocusing anggaran untuk menambah subsidi pupuk. Selain itu, dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan petani yang tidak terjangkau.

Baca Juga : Melalui Pupuk Indonesia, Pemerintah Jamin Ketersediaan Pupuk untuk Petani

“Seperti terkait infrastruktur pertanian, perbaikan tata air mikro dan mesin pertanian,” kata Hanan dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (14/3/2024).

Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR RI Anggia Erma Rini menambahkan bahwa pihaknya mendukung pengembalian alokasi pupuk menjadi 9,55 ton tahun ini.

“Dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewenangan,” ujarnya saat membacakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Baca Juga : Kunjungi Wilayah Madiun, Ini Kegiatan Jokowi yang Didampingi Prabowo

Dukungan tersebut untuk menuntaskan target produksi beras sebanyak 32 juta ton pada tahun 2024.

Sebelumnya, pemerintah telah merencanakan penambahan subsidi pupuk dengan alokasi anggaran sebanyak Rp14 triliun. Uang sebanyak itu untuk menutup kekurangan pupuk yang dibutuhkan petani. Namun, realisasinya masih menunggu persetujuan dari DPR RI. (*/ofi)

Facebook Comments Box

Editor : Nofika D. Nugroho

Sumber Berita : Parlementaria

Berita Terkait

Fuso Dipo Madiun Pererat Kemitraan Lewat Buka Puasa Bersama Pelanggan
Barongsai Meriahkan Imlek di Stasiun Madiun, Penumpang Mengaku Kaget dan Terhibur
Tiket Kereta Api Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan hingga H-4, Daop 7 Madiun Catat 19.110 Pelanggan
KAI Daop 7 Madiun Gandeng Taruna PPI Sosialisasikan Keselamatan di Perlintasan Sebidang
Waspada Cuaca Ekstrem, KAI Daop 7 Madiun Perketat Pengawasan Jalur dan Prasarana
115 Kali Sosialisasi Digelar, KAI Daop 7 Madiun Klaim Tekan Risiko Kecelakaan Perlintasan
Libur Nataru, Lebih dari 280 Ribu Penumpang Gunakan Kereta Api di Wilayah Daop 7 Madiun 
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo, Perkuat Tulang Punggung Digital Indonesia

Berita Terkait

Senin, 4 Mei 2026 - 13:04 WIB

Peringati Hardiknas, Pemkab Madiun Perkuat Komitmen Pendidikan, Bidik Wajib Belajar 13 Tahun

Rabu, 29 April 2026 - 09:24 WIB

Sigit Budiarto Resmi Dilantik Jadi Sekda Madiun, Bupati Tekankan Percepatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Selasa, 28 April 2026 - 23:18 WIB

Guyub Rukun Kampung Pesilat, Fondasi Kuat Membangun Kabupaten Madiun

Kamis, 23 April 2026 - 12:41 WIB

Jaga Ketahanan Pangan Di Tengah Ancaman Kekeringan, Pemkab Madiun Gencarkan Gerakan Percepatan Tanam

Rabu, 22 April 2026 - 14:21 WIB

Eks Karyawan Mengadu, Ijazah Tak Kunjung Kembali; Perusahaan Sebut Hanya “Komitmen” Kerja

Rabu, 22 April 2026 - 13:46 WIB

Dugaan Penahanan Ijazah Disorot, Pemkab Madiun Siapkan Sanksi Tegas untuk Perusahaan

Rabu, 22 April 2026 - 12:43 WIB

Ketua SBMR : Jika Terbukti Tahan Ijazah Eks Karyawan, CV Sukses Jaya Abadi Terancam Jerat Pidana

Selasa, 21 April 2026 - 18:50 WIB

Perusahaan di Madiun Diduga Tahan Ijazah Puluhan Eks Karyawan 

Berita Terbaru