JAKARTA, NEUMEDIA.ID – Sebanyak 50 tokoh sipil dari berbagai latar belakang profesi dan organisasi mengirim surat permintaan hak angket ke DPR dan sejumlah pimpinan partai politik (parpol).
Mereka mendesak DPR dan parpol untuk serius mengajukan hak angket terkait dugaan kekacauan pelaksaan pemilu 2024.
Puluhan masyarakat sipil itu diantaranya, Abraham Samad, Usman Hamid, Faisal Basri, Dandhy Laksono, Haris Azhar, Adnan Topan Husodo, Bivitri Susanti, Busyro Muqoddas, Okky Madasari, Novel Baswedan, Zainal Arifin Mochtar, Saut Situmorang, Melanie Soebono dan Feri Amsari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, ada pula nama Herlambang P. Wiratraman (akademisi UGM) dan Pandji Pragiwaksono (komika). ”Semua punya concern terhadap kondisi hukum dan demokrasi Indonesia saat ini,” kata Haris Azhar kepada Neumedi.id, Minggu (10/3/2024).
Baca juga: Ini Jam Kerja ASN Selama Ramadan, Tak Berlaku Bagi TNI-Polri
Surat permintaan itu telah dikirim ke pimpinan parpol penyeru hak angket. Yakni PDI Perjuangan (PDIP), PKB, PKS dan Nasdem. Surat itu juga sudah dikirim ke kesekretarian DPR.
Permintaan hak angket itu didasari berbagai peristiwa yang dipantau masyarakat sipil. Salah satunya praktik kecurangan pemilu sejak awal pemilu diselenggarakan.
Selain itu, surat itu juga dilandasi peristiwa kecurangan pemilu yang terjadi saat hari pencoblosan dan setelah pencoblosan. ”Kecurangan itu menimbulkan keresahan yang luas di masyarakat,” ungkapnya.
Menurut masyarakat sipil, peristiwa-peristiwa kecurangan pemilu tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan, hukum dan demokrasi bisa semakin terjungkal. ”Dan terperosok hingga tidak ada lagi dari, untuk dan oleh rakyat,” imbuh Haris. (aqs)
Berikut 50 masyarakat sipil yang mengirim surat ke DPR dan pimpinan parpol:
- Novel Baswedan (IM57+ Institute)
- Herlambang P. Wiratraman (Akademisi UGM)
- Bivitri Susanti (Akademisi STHI Jentera)
- Feri Amsari (Akademisi Universitas Andalas)
- Zainal Arifin Mochtar (Akademisi UGM)
- Adnan Topan Husodo (ICW 2015-2022)
- Usman Hamid (Amnesty Internasional Indonesia)
- John Muhammad (Pendiri Public Virtue Institute)
- Yati Andryani (KontraS 2017-2020)
- Faisal Basri (Ekonom Senior)
- Fatia Maulidiyanti (Kontras 2020-2023)
- Dandhy Laksono (Pendiri Watchdoc)
- Farid Gaban (Jurnalis Senior)
- Eko Prasetyo (Social Movement Institute)
- Suciwati (Pendiri Museum Omah Munir)
- Saut Situmorang (Komisioner KPK 2015-2019)
- Abraham Samad (Komisioner KPK 2011-2015)
- Abdullah Hehamahua (Penasihat KPK 2005-2013)
- Sujanarko (Mantan Direktur Pembina Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PPJKAKI) di KPK
- Busyro Muqoddas (PP Muhammadiyah)
- Adnan Pandu Praja (Komisioner KPK 2011-2015)
- Herdiansyah Hamzah (Akademisi Universitas Mulawarman)
- Okky Madasari (Penulis buku)
- Alamsyah Saragih (Komisioner Ombudsman RI 2016-2020)
- Ubaidillah Badrun (Akademisi UNJ)
- Yuliana Langowuyo (SKPKC Fransiskan Papua)
- Sasmito Madrim (AJI Indonesia)
- Agus Sunaryanto (ICW)
- Muhammad Isnur (YLBHI)
- Pater Sandro (SKPKC Fransiskan Papua)
- Roy Murthado (Pendiri Pesantren Ekologi)
- Miya Irawati (Public Virtue Research Institute)
- Pandji Pragiwaksono (Seniman Komika)
- David Effendi (LHKP PP Muhammadiyah)
- Trisno Raharjo (MHH PP Muhammadiyah)
- Ridho Al Hamdi (Akademisi UMY)
- Rizky Argama (PSHK)
- Nisrina Nadhifah (Yayasan Hivos)
- Lini Zurlia (ILGA Asia)
- Ika Pratiwi (Perempuan Mahadirka)
- Dhia Uyun (Serikat Pekerja Kampus)
- Rina Mardiana (Akademisi IPB)
- Syukron Salam (Akademisi UNNES)
- Dimas Bagus Arya (KontraS)
- Melanie Soebono (Seniman)
- Isyana Kurniasari Konoras, (Akademisi FH Unkhair)
- Afridal Darmi (Advokat, Aceh).
- Yanuar Nugroho (NALAR Institute)
- Nurlaila Lamasitudju (SPKP HAM Sulteng)
- Haris Azhar (Pendiri Lokataru Foundation)
Editor : Aqsa Juang
