MADIUN, NEUMEDIA.ID – Bantuan sosial yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran menjadi salah satu isu yang diangkat warga dalam kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024).
Hal itu disampaikan Gina (60), seorang emak-emak di hadapan Ganjar Pranowo saat menghadiri acara konsolidasi relawan di halaman Radio Madya FM Kota Madiun.
Perempuan itu berharap, jika nantinya pasangan Ganjar-Mahfud terpilih menjadi presiden agar memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pak, bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. Saya tidak dapat bantuan, justru tetangga saya yang kaya-kaya dapat.” ungkap warga Kota Madiun ini.
Gina lantas membeber upaya yang telah dilakukannya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dia mengaku telah mengajukan permohonan ke RT/RW dan kelurahan tempat tinggalnya. Namun, usaha itu dinyatakan tidak membuahkan hasil hingga sekarang.
Maka, Gina meminta capres Ganjar mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, warga warga miskin yang benar-benar berhak dan membutuhkan bisa menerima bantuan dari program pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengakui bahwa bantuan yang tidak tepat sasaran seringkali menjadi keluhan di berbagai tempat yang dikunjunginya.
“Maka inilah yang mesti dibereskan. Saya siap membereskan, karena salah satu program prioritas kami adalah membenahi data dan merealisasikan satu data Indonesia,” ujar calon presiden yang diusung PDI Perjuangan dan didukung PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura ini.
Untuk mengatasi permasalahan pendataan yang tidak benar, Ganjar menyampaikan program KTP Sakti. Program ini bertujuan memperbaiki data dengan melibatkan RT, RW, dan kepala desa untuk memastikan bahwa setiap bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran.
KTP Sakti menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai dasar pendataan. Dengan demikian, semua data masyarakat dapat terpantau dengan lebih akurat. “Kita libatkan RT, RW, dan Kepala Desa untuk perbaikan data itu,” jelas mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
“Kalau datanya benar, maka semua program pemerintah bisa tepat sasaran. Kalau datanya tidak benar, ya seperti yang dikeluhkan hari ini, bahwa yang menerima justru yang kaya,” lanjutnya. (ant/ofi)
