JAKARTA, NEUMEDIA.ID – Hilirisasi nikel dan kendaraan listrik menjadi salah isu santer dibicarakan saat masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden – Wakil Presiden 2024.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa harga nikel dunia mengalami kenaikan.
Kini, nilainya menyentuh Rp15 ribu. Nominal itu lebih bagus dari periode 2014-2019 yang hanya Rp12 ribu. Hal itu menjadi salah satu poin yang disampaikan kedua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ‘menyerang balik’ pernyataan co-captain Timnas AMIN Thomas Lembong soal hilirisasi nikel dan kendaraan listrik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perdebatan itu mengundang reaksi dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Dalam keterangannya, pernyataan Tom dan “serangan balik” Luhut dan Bahlil soal hilirisasi nikel itu menggambarkan tabiat elit politik dan pengurus negara yang lebih sibuk bicara soal kepentingan industri, dari pada rakyatnya sendiri.
“Baik Tom maupun Luhut dan Bahlik sama-sama abai dengan realitas praktik hilirisasi nikel yang justru memiskinkan warga dan menguntungkan pelaku industri” ujar Melky Nahar, Koordinator JATAM dikutip Neumedia.id dari keterangan tertulisnya, Senin (29/1/2024).
Menurutnya, hilirisasi tersebut telah memicu perluasan pembongkaran nikel. Dampaknya, ruang produksi warga, pencemaran sumber air, dan perairan laut, perusakan kawasan hutan telah terjadi.
Akibat lainnya yaitu, kesehatan warga yang terganggu, kekerasan dan kriminalisasi hingga kecelakaan kerja yang berujung pada kematian.
Situasi itu terjadi di hampir seluruh kawasan industri, mulai dari PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali. Kemudian, PT Gunbuster Nickel Industry di Morowali Utara, Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe.
Kemudian, Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, hingga Kawasan Industri di Pulau Obi yang dikendalikan Harita Group.
“Pengabaian atas realitas pelik itu dan saling “serang” antarelit politik yang sedang mempertahankan dan merebut kekuasaan pada Pemilu 2024, tampak bukan semata-mata membongkar borok proyek hilirisasi andalan Presiden Jokowi yang ugal-ugalan,” jelas Melky.
“Tetapi juga bisa dibaca sebagai terganggunya kepentingan bisnis Bahlil dan Luhut, serta sejumlah pengusaha dan elit politik yang tersebar di tiga pasangan capres-cawapres Pemilu 2024,” lanjutnya. (*/ofi)
