JAKARTA, NEUMEDIA.ID – Keanehan sistem rekapitulasi suara pemilu memicu polemik di kalangan masyarakat. Anomali penghitungan suara dalam sistem rekapitulasi online Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu dikaitkan dengan adanya server di luar negeri (LN).
Terutama sistem Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id.
Kejanggalan demi kejanggalan yang bermunculan itu mendorong berbagai pihak untuk mengecek satu per satu data C1 Hasil dengan data tabulasi di sistem pemilu2024.kpu.go.id.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KPU pun sudah mengklarifikasi temuan kejanggalan itu.
Mereka mengakui ada kesalahan akibat ketidaksempurnaan pembacaan (optical character recognition/OCR) dokumen C1 yang diunggah melalui Sirekap.
Kesalahan itu terjadi di 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Cyberity, komunitas yang concern terhadap isu keamanan siber dan perlindungan data, mengaku telah melakukan investigasi gabungan.
Investigasi itu untuk mendalami sistem keamanan web aplikasi Sirekap (sirekap-web.kpu.go.id) dan pemilu2024.kpu.go.id.
Dari penelusuran itu, Cyberity menemukan beberapa hal. Salah satunya sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di Republik Rakyat Cina (RRC), Perancis dan Singapura.
Tak hanya itu, komunitas yang beranggotakan pegiat dan praktisi keamanan siber itu juga menemukan bahwa layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba.
Parahnya, Cyberity juga menemukan bahwa posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas, berada dan diatur di luar negeri, tepatnya, di RRC.
Ketua Cyberity Arif Kurniawan mengatakan, temuan tersebut menyebabkan adanya celah kerawanan keamanan siber pada aplikasi rekapitulasi pemilu2024.kpu.go.id.
“Ketidakstabilan aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara) dan manajemen relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya,” kata Arif melalui keterangan tertulis yang diterima Neumedia.id, Minggu (18/2/2024).
Arif menegaskan, berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
Dan Undang Undang No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), pemrosesan dan penyimpanan data publik mestinya berada dan diatur di Indonesia.
“Karena menyangkut sektor publik, maka data penting seperti data pemilu mestinya berada di Indonesia,” ungkapnya. Ketentuan itu seperti dalam Pasal 20 PP Nomor 71/2019.
Arif menambahkan, kejanggalan-kejanggalan pada sistem IT KPU sejatinya sudah terjadi sejak lama. Menurutnya, terkesan ada pembiaran dari KPU. Kondisi itu lantas menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Hingga saat ini KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya,” ujarnya. (aqs)
Editor : Aqsa Juang
