Timnas AMIN Desak Bawaslu Usut Dugaan Pengerahan Kades untuk Pemenangan Prabowo – Gibran

- Editorial Team

Minggu, 4 Februari 2024 - 11:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anies Baswedan berorasi dalam Kampanye Akbar di Tangerang, Banten, Minggu (21/1/2024). Foto: Tim Media Amin

Anies Baswedan berorasi dalam Kampanye Akbar di Tangerang, Banten, Minggu (21/1/2024). Foto: Tim Media Amin

JAKARTA, NEUMEDIA.ID – Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) menyoal dugaan pengerahan kepala desa untuk pemenangan pasangan capres – cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Juru Bicara Timnas AMIN Iwan Tarigan mengatakan bahwa pengerahan kepala desa untuk memenangkan salah paslon berlangsung semakin masif.

Oleh karena itu, pihak terkait diminta melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami dari Timnas AMIN meminta Bawaslu melakukan penindakan, karena menurut kami pengawasan selama ini sudah tidak lagi dilaksanakan oleh Paslon 2 dan tim suksesnya,” ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Neumedia.id, Minggu (4/2/2024).

Ia menyatakan bahwa Timnas AMIN kembali menerima laporan adanya indikasi pengerahan kepala desa melalui rapat di Temanggung, Jawa Tengah. Tema yang diangkat dalam pertemuan tersebut adalah rapat kordinasi kepala desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo – Gibran 2024.

Dengan demikian, Timnas AMIN menilai pengerahan kepala desa untuk memenangkan paslon yang menjadi kontestan pesta demokrasi melanggar UU Pemilu.

Dalam Pasal 280 ayat (2), disebutkan bahwa perangkat desa termasuk ke dalam pihak yang dilarang diikutsertakan oleh pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu.

Selain tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye, perangkat desa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) juga dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Dalam Pasal 494 dijelaskan bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Selanjutnya Pasal 282 memuat aturan tentang larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

“Sanksinya disebutkan dalam Pasal 490, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta,” ujar Iwan. (*/ofi)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Gus Halim Lantik Pengurus PKB Madiun, Purnomo Hadi Ingatkan Kader Jangan Hanya Berburu Suara
Golkar Bidik Tambahan Kursi DPRD Madiun, Mulai Sasar Gen Z dan Milenial 
Berantas Rokok Ilegal, Petugas Gabungan Sisir Toko hingga Warung di Sirapan dan Dimong
Golkar Siapkan Hari Wuryanto Dua Periode dan Bidik Kursi Ketua DPRD Kabupaten Madiun
Kejari Kabupaten Madiun Musnahkan Barang Bukti 21 Perkara
PAW, Agus Prayitno Gantikan Ali Masngudi Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun 
Purnomo Hadi Resmi Nahkodai PKB Madiun, Muhtarom Serah Terimakan Aset
PKB Madiun Punya Nahkoda Baru, dr. Purnomo Hadi Terpilih Jadi Calon Ketua Definitif

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 12:44 WIB

Tak Hanya Bencana Alam, Pemkab Madiun Waspadai Bullying dan Ancaman Kesehatan di Pesantren

Rabu, 4 November 2026 - 15:30 WIB

Mutasi Besar-besaran di Pemkab Madiun, Ratusan Pejabat Digeser 

Senin, 2 November 2026 - 10:48 WIB

Resmi Jadi Perseroda, Bank Madiun Perkuat Tata Kelola dan Siapkan Transformasi Digital 

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 14:15 WIB

Gus Halim Lantik Pengurus PKB Madiun, Purnomo Hadi Ingatkan Kader Jangan Hanya Berburu Suara

Jumat, 30 Oktober 2026 - 10:54 WIB

Dugaan Penyalahgunaan Beras SPHP Terungkap, BULOG Perketat Pengawasan Distribusi 

Kamis, 29 Oktober 2026 - 12:54 WIB

Ramp Check di Terminal Purboyo, Polisi Temukan APAR Bus Perlu Diperbarui

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:02 WIB

Temuan Rokok Ilegal Bakal Dilaporkan Real-Time, Operasional SIROLEG Disiapkan pada 2027

Senin, 26 Oktober 2026 - 10:17 WIB

Polres Madiun Gelar Operasi Patuh Semeru 2026, Sasar Pelanggaran Pemicu Kecelakaan

Berita Terbaru