 |
| Perbedaan jumlah antara DCS dengan total caleg memuhi syarat laki-laki dan perempuan yang disorot Formappi. Foto:Formappi |
NEUMEDIA.ID – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
menemukan ketikdaksinkronan total jumlah calon legislatif (caleg) memenuhi
syarat (MS) yang ditetapkan sebagai daftar calon sementara (DCS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada Jumat kemarin, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 9.925 DCS. Peneliti Formappi, Lucius Karus
menyatakan bahwa jumlah itu tidak sesuai dengan hasil penambahan caleg
laki-laki dan perempuan yang totalnya 9.919.
Hasil hitungan Formappi itu untuk
6.245 caleg laki-laki dan 3.674 caleg perempuan. Menurut Lucius, perbedaan
jumlah yang masuk DCS itu bersumber dari ketidakcermatan KPU menginput dan
menjumlahkan caleg MS pada tiga partai politik.
“Partai Gelombang Rakyat
Indonesia, Partai Garda Republik Indonesia, dan Partai Bulan Bintang,” ujar dia
dalam keterangan tertulis yang dikutip Neumedia,
Minggu, 20 Agustus 2023.
Pada Partai Gelombang Rakyat
Indonesia, Lucius menyatakan, jumlah
caleg MS sebanyak 396. Rinciannya, 252 laki-laki 252 dan 145 perempuan dengan
total 397. Penghitungan yang tepat mestinya menghasilkan angka yang sama antara
jumlah caleg MS dengan total caleg laki-laki dan perempuan.
Hal serupa terjadi pada Partai
Garda RI, tercatat jumlah caleg yang MS 573. Sementara gabungan caleg laki-laki
dan perempuannya menghasilkan angka 570. Rinciannya 336 laki-laki dan 234
perempuan.
Partai Bulan Bintang juga
mengalami hal serupa. Jumlah Caleh yang MS 474, sedangkan penggabungan jumlah
caleg laki-laki dan perempuannya 470.
“Ketidaksinkronan angka-angka
penjumlahan di atas seharusnya membuat DCS yang ditetapkan oleh KPU otomatis
cacat. Atau kalau ketidaksinkronan ini sesuatu yang disengaja oleh KPU,
haruslah kita pertanyakan untuk siapa KPU ini bekerja?,” Lucius menjelaskan.
Ia lantas menyatakan bahwa
ketidaktelitian KPU itu merupakan awal yang buruk bagi khalayak dalam mengawal
Pemilu yang jujur dan adil. Apalagi, KPU sendiri nampak tak sedikitpun punya
semangat untuk menjamin pemilu yang jurdil ketika mereka lebih suka
menutup-nutupi biodata caleg.
“Ironinya sudah tertutup, mereka
justru mengharapkan publik mempelajari track
record caleg. Darimana publik bisa mengetahui track record caleg jika KPU
sebagai satu-satunya sumber informasi kredibel justru tak punya niat untuk
menyediakan informasi terkait rekam-jejak para caleg?,” ungkap Lucius.
“ KPU ini kerja untuk siapa sih?
Pakai duit rakyat tetapi mengabdi bukan kepada rakyat. Punya jargon
#KPUMelayani tetapi yang dilayani bukan pemilih tetapi cenderung peserta
pemilu. Parah….,” jelas dia. (*/ofi)
