Timnas Amin Heran Utang Luar Negeri Digunakan untuk Belanja Alat Perang Bukan Beli Alat Pertanian

- Editorial Team

Selasa, 7 Januari 2020 - 17:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, NEUMEDIA.ID – Kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) terus menyoroti utang luar negeri yang dipergunakan untuk belanja alat perang.

Saat berdialog dengan kelompok petani di Soreang, Bandung, cawapres Muhaimin Iskandar menyampaikan keheranannya dengan kondisi negara yang memilih berutang untuk membeli alat perang ketimbang alat pertanian.

Juru Bicara Timnas Amin Sukamta mengatakan, pernyataan Muhaimin tersebut untuk mengingatkan bahwa seorang kepala negara harus punya prioritas dalam pembangunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

”Karena keterbatasan anggaran dengan banyaknya kebutuhan. Nah, prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat,” ujarnya di Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Anggota Komisi I DPR RI tersebut lantas menyinggung paradigma ‘civis pacem para bellum’ (kalau ingin damai, harus siap perang) yang kerap disampaikan kubu paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Menurutnya, istilah tersebut harusnya ditempatkan secara bijak sesuai tempatnya. Misalnya, tidak belanja alat utama sistem senjata (alutsista) yang melampaui semestinya. ”Mengingat rakyat juga butuh kesejahteraan,” tuturnya.

Sukamta melanjutkan, ketahanan tidak melulu soal militer, tidak melulu soal alutsista. Sebab, model perang sekarang sudah terus berkembang, tidak hanya perang militer, ada juga perang nonmliter, dan perang hibrida.

Dia juga menyebut spektrum ancaman saat ini tidak hanya ancaman militer, tapi juga ada ancaman nonmiliter dan hibrida. Di dalam UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) diatur soal 3 bentuk ancaman ini.

“Ketidaksejahteraan rakyat juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Kalau rakyat miskin, secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh, meskipun alutsista kuat,” imbuh caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. (aqs)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Purnomo Hadi Resmi Nahkodai PKB Madiun, Muhtarom Serah Terimakan Aset
PKB Madiun Punya Nahkoda Baru, dr. Purnomo Hadi Terpilih Jadi Calon Ketua Definitif
Menilik Peluang Sejumlah Nama Kandidat Ketua DPRD Magetan dari PKB
Muscab PKB Madiun: Regenerasi Mengalir, Empat Nama Disiapkan Lanjutkan Estafet Kepemimpinan Muhtarom
Tolak Pilkada Tidak Langsung, DPC PDI Perjuangan Kota Madiun Tegaskan Sikap Tegak Lurus Konstitusi
Reses di Mojopurno, Ketua Fraksi PKS Kawal Usulan Pembangunan Pasar Desa 
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo, Perkuat Tulang Punggung Digital Indonesia
Fery Sudarsono Kembali Nahkodai PDI Perjuangan Kabupaten Madiun

Berita Terkait

Minggu, 12 Juli 2026 - 16:21 WIB

Serah Terima 270 Taruna Taruni Baru, Wali Murid Ungkap Alasan Percayakan Pendidikan Putra-Putrinya ke SMAN 3 Taruna Angkasa

Jumat, 10 Juli 2026 - 15:04 WIB

DPRD Kota Madiun Soroti SiLPA Rp154,8 Miliar hingga Opini WDP

Jumat, 26 Juni 2026 - 07:05 WIB

Sambut Suran Agung 2026, TMJI Tebar Kepedulian untuk Anak Yatim dan Panjatkan Doa bagi Bangsa

Rabu, 24 Juni 2026 - 08:45 WIB

Pekerja Informal Jadi Fokus Utama, BPJS Ketenagakerjaan Genjot Perlindungan Jamsostek di Madiun Raya

Sabtu, 20 Juni 2026 - 20:51 WIB

Paripurna Hari Jadi ke 108 Kota Madiun, DPRD Dorong Program yang Berdampak Langsung bagi Rakyat 

Kamis, 11 Juni 2026 - 17:40 WIB

Syukuri 12 Tahun Perjalanan, Aston Madiun Berbagi Sembako dan Santuni Panti Asuhan Lewat CSR “Gempita Rahayu”

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:19 WIB

Aston Madiun Hotel Pererat Sinergi dengan Media Lewat Pool Date Hawaiian Breeze 2026

Selasa, 2 Juni 2026 - 19:56 WIB

Empat Residivis Curanmor Ditangkap, Kapolres Madiun Kota Imbau Perempuan Waspada Kenalan di Aplikasi

Berita Terbaru

DPRD Kota Madiun kompak menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari Pemkot.

Kota Madiun

DPRD Kota Madiun Soroti SiLPA Rp154,8 Miliar hingga Opini WDP

Jumat, 10 Jul 2026 - 15:04 WIB