MADIUN, NEUMEDIA.ID – Pemerintah tengah disibukkan dengan diskusi penanganan stunting. Tak terkecuali di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pemerintah setempat menggelar rembuk stunting tingkat kabupaten untuk merumuskan langkah dalam upaya menurunkan kasus stunting.
Kegiatan yang dibuka oleh oleh Pelaksana Tugas (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo ini berlangsung di Pendapa Muda Graha Pemkab Madiun, Kamis (7/3/2024).
Salah satu poin dari rembuk stunting itu adalah penandatanganan komitmen bersama penurunan stunting. Sejumlah pihak terlibat dalam kesepakatan tersebut, di antaranya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Kesehatan, dan BUMN/BUMD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga :Kelompok Pemuda Ini Berhasil Pulihkan Sumber Mata Air di Gunung Bayangkaki Ponorogo
Dalam kesempatan itu, Sodik mengapresiasi komitmen Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Madiun yang berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 7,33 persen pada Februari 2024.
Penurunan prevalensi stunting itu dipercepat dengan meningkatkan keselarasan dan pemantapan intervensi spesifik dan sensitif. Hal itu dijalankan oleh perangkat daerah maupun dukungan lintas sektor.
Selain itu, upaya peningkatan aksi konvergensi di tingkat desa diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan anggaran lainnya.
“Tujuannya adalah mendukung bulan timbang dan imunisasi, bidan keluarga balita, serta sekolah orang tua hebat untuk meningkatkan kemampuan pola asuh”, ungkap Sodik.
Baca Juga : Polisi Pantau Warga yang Diduga Keracunan Usai Santap Nasi Kotak Selamatan Bayi
Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Madiun ini juga menekankan pentingnya pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko dan ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis.
Gerakan memasyarakatkan konsumsi ikan juga menjadi fokus untuk memperkuat gizi. Desa diharapkan dapat memantau data sasarannya sendiri, menjadi sumber data valid yang dapat dimanfaatkan sebagai sasaran intervensi oleh OPD terkait pemerintah desa. (ant/ofi)
Editor : Nofika D.Nugroho
