MADIUN, NEUMEDIA.ID – DPRD Kota Madiun terus mengawal pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Delapan fraksi telah menyampaikan pemandangan umum sebagai bahan evaluasi dan pendalaman sebelum rancangan anggaran ditetapkan.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono, mengatakan pembahasan selanjutnya akan dilakukan masing-masing komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Sejumlah persoalan, terutama sektor pendapatan, pajak, dan retribusi, akan dipertajam dalam forum tersebut.
“Persoalan yang disampaikan dalam pemandangan umum bisa dipertajam kembali di masing-masing komisi. Misalnya, bagaimana target pendapatan dari sektor pajak maupun retribusi. OPD terkait tentu akan kami ajak berdiskusi lebih mendalam,” ujar Istono, usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (3/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah pembahasan komisi, proses dilanjutkan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sesuai jadwal, jawaban Wali Kota dijadwalkan pada 11 November 2026, sedangkan pendapat akhir fraksi pada 12 November 2026.
Istono optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan pada pertengahan November, lebih awal dari batas akhir penetapan APBD pada akhir November. Selanjutnya, dokumen anggaran akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi gubernur.
“Yang terpenting, dinamika pembahasan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jangan sampai kepentingan masyarakat terbengkalai karena tarik-menarik kepentingan,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyatakan siap menjawab berbagai catatan dan pertanyaan DPRD dalam pembahasan lanjutan. Dia menjelaskan, perbandingan anggaran 2027 perlu mempertimbangkan kondisi keuangan daerah pada 2026, ketika transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas Rp183 miliar.
Bagus menyebut penurunan anggaran 2027 dibandingkan 2026 hanya sekitar Rp1 miliar. Meski demikian, sejumlah program masih berpotensi mengalami penyesuaian. Termasuk alokasi bantuan sosial (bansos) yang dalam dokumen saat ini disebut baru mencukupi kebutuhan sekitar sembilan bulan. Pemerintah membuka peluang penambahan anggaran melalui pembahasan bersama DPRD.
“Beberapa pertanyaan dan masukan dari teman-teman DPRD nantinya akan kami bahas lebih mendalam bersama masing-masing komisi. Seluruh pertanyaan akan kami jawab dalam tahapan pembahasan tersebut,” ujar Bagus Panuntun.
Selain RAPBD, Bagus juga mengungkap rencana penataan kawasan Bogowonto menjadi kawasan kuliner bernuansa Pecinan. Salah satu opsi yang dikaji adalah memindahkan kereta yang saat ini berada di kawasan tersebut ke Demangan.
Demangan direncanakan menjadi taman anak-anak sekaligus ruang edukasi, sedangkan Bogowonto akan dikembangkan dengan mengangkat nilai sejarah kawasan. Penataan ini juga diharapkan mendukung konektivitas Bogowonto dengan Alun-Alun Kota Madiun.
Namun, Bagus menegaskan pemindahan kereta masih sebatas rencana dan belum menjadi keputusan final. Selain membutuhkan kajian lebih lanjut, realisasinya juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran.
Melalui pembahasan yang melibatkan legislatif dan eksekutif tersebut, DPRD berharap RAPBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. (ant/red/adv)
