MADIUN, NEUMEDIA.ID – Pemerintah Kota Madiun merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan pendapatan sebesar Rp930,28 miliar. Namun, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp984,07 miliar sehingga menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp53,78 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Namun, kepastian besaran SiLPA yang dapat dimanfaatkan masih menunggu perhitungan realisasi anggaran hingga akhir tahun.
Rencana tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (28/10/2026), saat menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, angka-angka dalam rancangan APBD tersebut masih berupa proyeksi dan perlu dibahas lebih lanjut. Terlebih, pemerintah daerah masih menunggu kepastian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Ini masih prediksi karena pembahasannya belum selesai. Terkait penurunan TKD, tentu harus kita antisipasi. Ada beberapa opsi yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut,” kata Armaya.
Dia berharap penurunan TKD tidak terlalu besar sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan Pemkot Madiun tetap dapat berjalan.
“Saya meyakini penurunan TKD tidak akan terlalu signifikan. Masih banyak komponen yang informasinya belum kita terima dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan penurunannya tidak terlalu besar, sehingga program dan kegiatan yang sudah direncanakan bisa tetap berjalan dengan baik sesuai perencanaan,” ujarnya.
Dalam rancangan APBD 2027, Pemkot Madiun menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp297,11 miliar atau sekitar 31,9 persen dari total pendapatan. Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp633,18 miliar atau sekitar 68,1 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan pendapatan daerah masih didominasi dana transfer. Proyeksi pendapatan transfer dalam dokumen nota keuangan masih menggunakan asumsi berdasarkan anggaran tahun sebelumnya karena informasi resmi mengenai alokasi transfer 2027 belum tersedia saat dokumen disusun.
Armaya menegaskan, angka riil TKD yang diterima daerah maupun proyeksi PAD akan diketahui setelah pembahasan anggaran berjalan lebih lanjut.
“Dari proses itu nanti akan diketahui angka riil Transfer ke Daerah yang diterima, termasuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Di sisi pengeluaran, belanja operasi direncanakan sebesar Rp903,05 miliar atau sekitar 91,8 persen dari total belanja daerah. Belanja modal dialokasikan Rp75,02 miliar atau sekitar 7,6 persen, sedangkan belanja tidak terduga sebesar Rp6 miliar.
Besarnya porsi belanja operasi dibandingkan belanja modal menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam pembahasan APBD 2027. Belanja modal berkaitan dengan pengadaan aset serta pembangunan sarana dan prasarana. Karena itu, rincian program dan kegiatan menjadi penting untuk melihat sejauh mana anggaran mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Berdasarkan urusan pemerintahan, alokasi untuk urusan kesehatan tercatat sekitar Rp186,29 miliar dan pendidikan Rp169,04 miliar. Sementara itu, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dialokasikan sekitar Rp18,54 miliar, sedangkan perumahan dan kawasan permukiman sekitar Rp17,49 miliar.
Angka tersebut merupakan klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan belanja berdasarkan fungsi yang disajikan pada bagian lain dokumen.
Setelah penyampaian nota keuangan, DPRD Kota Madiun akan melanjutkan pembahasan melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar). Tahapan ini dilakukan untuk mencermati rencana kerja dan anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Armaya menjelaskan, penyampaian nota keuangan oleh wali kota merupakan tahap awal. Selanjutnya, komisi-komisi akan membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama OPD terkait.
“Penyampaian dari wali kota tadi merupakan tahap awal. Selanjutnya, kami akan menyampaikan informasi kepada komisi-komisi dan Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Menurut Armaya, pembahasan komisi bersama OPD dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni tanggal 4, 5, dan 6. Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan sinkronisasi antara Banggar dan komisi-komisi, kemudian antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, baru dilakukan finalisasi,” katanya.
Selain kepastian TKD, besaran SiLPA menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pembahasan rancangan APBD 2027. Sebab, dana tersebut direncanakan menjadi sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran.
Armaya mengatakan, potensi SiLPA belum dapat dipastikan karena tahun anggaran masih berjalan hingga Desember. Dia memperkirakan masih terdapat kemungkinan sisa anggaran, terutama dari kegiatan fisik yang realisasinya belum selesai.
“Kita juga masih menunggu perkembangan SiLPA, karena tahun anggaran masih berjalan hingga Desember. Saya memperkirakan masih ada potensi SiLPA, terutama dari kegiatan fisik yang pelaksanaannya belum selesai,” ujarnya. (ant/red/adv)
