MADIUN, NEUMEDIA.ID – DPRD Kabupaten Madiun mendorong pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan rusak dalam APBD 2027. Dewan mengingatkan, persoalan pembangunan infrastruktur yang belum tuntas pada 2026 tidak boleh kembali terulang, terlebih pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 1,880 triliun.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, meminta Pemkab Madiun mengantisipasi berbagai kendala pelaksanaan proyek fisik sejak tahap perencanaan anggaran. Penetapan APBD lebih awal dinilai penting agar perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya bisa segera direalisasikan.
“Banyak jalan desa maupun ruas jalan kabupaten yang perlu perhatian. Karena itu, untuk 2027 nanti kita tekankan pada infrastruktur jalan,” ujar Fery seusai rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan Rancangan APBD 2027, Rabu (14/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Fery, pemerintah daerah perlu memastikan alokasi anggaran benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat. Perbaikan jalan menjadi salah satu pekerjaan yang harus mendapat perhatian serius mengingat masih banyak ruas yang membutuhkan penanganan.
Dia juga menyoroti pelaksanaan pembangunan pada 2026 yang dinilai belum berjalan optimal. Perubahan harga bahan konstruksi, termasuk aspal dan bahan bakar minyak (BBM), disebut menjadi salah satu kendala yang harus diantisipasi sejak awal.
“Kita mengharapkan APBD ditetapkan di awal. Kejadian pada 2026 ini tidak boleh terulang pada 2027. Sampai sekarang pekerjaan fisik belum selesai. Katanya karena harga BBM naik lagi dan harga lainnya lebih tinggi. Jadi, kita mengharapkan tahun 2027 nanti tidak seperti 2026. Harus ada antisipasi,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Madiun tersebut.
Sementara itu, dalam rapat paripurna yang sama, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan proyeksi pendapatan daerah pada 2027 sebesar Rp 1,880 triliun. Angka tersebut meningkat lebih dari 4 persen dibandingkan pendapatan dalam APBD Perubahan 2026 sebesar Rp 1,807 triliun.
Hariwur–sapaan akrab Bupati Madiun–menjelaskan, penyusunan anggaran tahun depan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemkab Madiun akan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian, sekaligus mendukung program strategis nasional.
“Anggaran yang ada akan kita sesuaikan. Prioritasnya adalah kebutuhan wajib masyarakat yang harus didahulukan, termasuk mendukung program strategis nasional,” kata Hariwur.
Di sektor kesehatan, Pemkab Madiun menargetkan program pemeriksaan kesehatan gratis dapat dituntaskan pada 2027, lebih cepat dari target nasional pada 2029. Pemerintah daerah juga berharap adanya tambahan transfer dari pemerintah pusat untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Hariwur menyebut Pemkab Madiun bersama pemerintah kabupaten lainnya melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) telah mengusulkan tambahan dukungan fiskal kepada pemerintah pusat. Namun, selama belum ada kepastian, penyusunan APBD tetap mengacu pada alokasi yang telah ditetapkan.
Dia juga memastikan belanja pegawai dalam APBD 2027 akan disesuaikan dengan ketentuan agar tidak melampaui 30 persen dari total belanja daerah.
Dengan proyeksi pendapatan yang meningkat, tuntutan DPRD kini tertuju pada kemampuan Pemkab Madiun menerjemahkan anggaran menjadi pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat. Kepastian perbaikan jalan dan antisipasi keterlambatan proyek fisik menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab dalam APBD 2027. (ant/red/adv)
