MADIUN, NEUMEDIA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, serta pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (23/6/2025)
Tujuh fraksi DPRD yang menyampaikan pandangan umumnya yakni Fraksi Golkar Nurani Rakyat, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, Gerindra, NasDem, dan PKS. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam forum tersebut, terutama terkait sinkronisasi program daerah dengan visi dan misi Bupati Madiun.
“Visi dan misi Bupati jangan sampai tertinggal dalam perencanaan. RPJMD ini menjadi arah pembangunan daerah lima tahun ke depan, jadi harus dibahas secara mendalam dan selektif,” tegas Fery.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat Madiun. Selanjutnya, Bupati akan memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi dalam rapat lanjutan.
Dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, Fery mengungkapkan bahwa meski Pemkab Madiun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masih terdapat temuan rutin, terutama terkait pengelolaan aset yang harus segera dibenahi.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 yang mencapai Rp147 miliar—turun dari hampir Rp200 miliar tahun sebelumnya—Fery menyebut bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh perencanaan gaji dan pensiun yang kurang matang.
“Ke depan, perencanaan lima tahunan harus lebih solid. SiLPA idealnya bisa digunakan untuk mendukung visi-misi Bupati, termasuk program-program yang belum terakomodasi seperti bantuan sosial tunai,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti masukan dari tujuh fraksi. Ia menyebut masukan tersebut sebagai dorongan positif untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Masukan dari fraksi-fraksi sangat konstruktif. Kami sangat mengapresiasi dan akan menindaklanjuti terutama terkait infrastruktur dasar yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Pemkab juga menegaskan pentingnya menjaga sinergitas dengan DPRD demi kelancaran pelaksanaan program pembangunan.
“Sinergi ini tidak bisa dibangun mendadak. Komunikasi yang intensif dan berkelanjutan akan terus kami jaga agar program-program berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ant/red/adv)
