MADIUN, NEUMEDIA.ID – Lambatnya serapan gabah oleh Perum Bulog Madiun menuai sorotan dari kalangan petani dan anggota legislatif.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat dewan, Rabu (26/3/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat dan dihadiri oleh perwakilan petani serta jajaran Direksi Bulog.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua Petani Milenial, Husein Fata Mizani mengungkapkan bahwa lambannya penyerapan gabah menghambat kesejahteraan petani.
Padahal, program ini merupakan bagian dari strategi swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan belum maksimal dan masih jauh dari harapan petani.
“Seharusnya Bulog bisa lebih proaktif, apalagi dengan dukungan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Masalah ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga bagaimana mengarahkan penggilingan besar agar mau bekerja sama dengan Bulog,” jelas Husein.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Perum Bulog Madiun Harisun menjelaskan bahwa pihaknya telah mulai menyerap gabah petani sesuai instruksi presiden sejak 25 Maret 2025.
Hingga saat ini, Bulog Madiun telah mengumpulkan 2.171.841 kilogram atau sekitar 2.394 ton gabah.
“Ada perubahan mekanisme yang cukup signifikan. Biasanya, selama 58 tahun terakhir, Bulog menerima beras di gudang, tapi tahun ini kami harus menyerap gabah langsung dari petani. Perubahan ini butuh adaptasi, baik dari kami maupun dari mitra di lapangan,” Harisun menerangkan.
Selain kendala penyesuaian sistem, Harisun juga menyoroti minimnya fasilitas pascapanen, terutama pengering gabah (dryer).
Ia mengungkapkan bahwa hasil panen dari petani Madiun masih harus dikirim ke Ngawi untuk dikeringkan, karena fasilitas di Madiun belum memadai.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat menegaskan bahwa RDP tersebut ini bertujuan untuk mencari solusi konkret atas keluhan petani.
“Kami menerima banyak laporan dari petani yang kesulitan menjual gabah mereka ke Bulog. Kami berharap ada langkah nyata agar situasi ini tidak terulang,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Madiun mendorong Bulog untuk menjalin kerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kolaborasi juga dijalin dengan para pengusaha penggilingan padi dan pengering gabah lokal.
Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penyerapan gabah, sehingga petani tidak lagi terbebani oleh lambannya sistem yang ada.
Dalam laporan terbarunya, Bulog Madiun mencatat bahwa dalam tiga hari terakhir, mereka telah berhasil menyerap sekitar 1.000 hingga 1.200 ton gabah dari petani di wilayah kerjanya. (ant/ofi/adv)