NEUMEDIA.ID, KEDIRI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Bank Perkreditan (BPR) Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 45 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur.
Langkah ini merupakan tindaklanjut pengawasan dalam penyehatan OJK terhadap BPR Wijaya Kusuma sejak 18 Juli 2023.
“BPR tersebut dinyatakan tidak memenuhi tingkat permodalan dan tingkat kesehatan sebagaimana ketentuan,” kata Kepala OJK Kediri Bambang Supriyanto dalam keterangan tertulisnya yang dikutip neumedia.id, Jumat (5/1/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, pada 13 Desember 2023, OJK menetapkan BPR Wijaya Kusuma dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi.
Pertimbangannya, OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi BPR untuk melakukan upaya penyehatan.
Hal ini sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
Juga, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
Akan tetapi pemegang saham BPR tidak dapat menyehatkan BPR dimaksud. Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak menyelamatkan dan meminta OJK mencabut izin usaha BPR Wijaya Kusuma.
Hal itu berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor Nomor 29/ADK3/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolus Koperasi BPR Wijaya Kusuma.
Pihak OJK akhirnya memutuskan pencabutan izin usaha BPR Wijaya Kusuma. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan.
Secara umum kondisi perbankan nasional dalam kondisi stabil dengan profil risiko yang terjaga.
Pencabutan izin usaha BPR Wijaya Kusuma merupakan bagian dari proses pengawasan OJK sesuai ketentuan yang berlaku untuk terus membangun industri perbankan yang sehat, kuat dan melindungi konsumen.
OJK mengimbau nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk
BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*/ofi)
