MADIUN, NEUMEDIA.ID – Upaya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara JTV Madiun dan dua mantan pekerjanya kini menunjukkan perkembangan positif.
Dalam pertemuan klarifikasi yang difasilitasi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan UMKM Kota Madiun pada Senin (28/04/2025), kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur bipartit sebagai langkah awal mencari solusi bersama.
Hary Aprianto, Mediator Hubungan Industrial Disnaker UMKM Kota Madiun, menjelaskan bahwa dalam klarifikasi tersebut baik pihak JTV Madiun maupun mantan pekerja telah menyampaikan keterangannya. Dari hasil pertemuan itu, kedua belah pihak setuju untuk terlebih dahulu melakukan bipartit, yakni perundingan kekeluargaan tanpa campur tangan pihak ketiga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah klarifikasi berjalan dengan baik. Dari hasil keterangan, para pihak sepakat untuk bipartit. Ini adalah marwah kekeluargaan. Sepertinya tadi juga ada miskomunikasi antara pekerja dan pengusaha,” terang Hary.
Ia menambahkan, Disnaker akan terus mengawasi perkembangan proses bipartit ini. Jika dalam waktu maksimal 30 hari kerja tidak tercapai kesepakatan, maka Disnaker akan mengundang kedua belah pihak untuk masuk ke tahap mediasi.
“Kalau bipartit gagal, akan kami mediasi. Di mediasi nanti akan diluruskan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Harapan kami, semua pihak menggunakan hati nurani. Jangan semata-mata mementingkan ego masing-masing,” tegas Hary.
Kepala Biro JTV Madiun, M. Shodiq, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti hasil klarifikasi dengan segera menghubungi dua mantan pekerja, Diska dan Wahono, untuk melakukan perundingan bipartit.
“Kami memenuhi undangan klarifikasi Disnaker dan sepakat untuk melakukan bipartit. Kami akan proaktif menjalin komunikasi dengan rekan-rekan kami,” ujarnya singkat.
Sementara itu, pendamping pelapor, Dedhy Rotana Putra, menyambut baik adanya kesepakatan untuk bipartit, meski mengakui jawaban dari pihak terlapor belum sepenuhnya memuaskan.
“Jawaban tadi belum memuaskan, karena pihak JTV Madiun tidak bisa langsung mengambil keputusan. Mereka masih harus berkonsultasi dengan kantor pusat di Surabaya,” jelas Dedhy.
Meski begitu, pihak pelapor memberi kelonggaran waktu kepada JTV Madiun untuk menentukan jadwal perundingan. Dedhy menegaskan bahwa tuntutan atas hak-hak yang belum dipenuhi tetap akan diperjuangkan.
“Harapan kami, semoga pihak JTV tidak mengulur-ulur waktu dan benar-benar menyelesaikan persoalan ini. Kami menunggu itikad baik dari mereka,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam proses bipartit, kedua belah pihak diberi waktu maksimal 30 hari kerja untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak tercapai, sengketa ini berpotensi berlanjut ke mediasi hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial. (ant/ofi)
