MADIUN, NEUMEDIA.ID – Hasil investigasi awal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sejumlah kepala desa belum memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.
Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Slamet Widodo, menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta pelapor untuk segera melengkapi bukti-bukti pendukung dalam waktu dua hari ke depan agar laporan tersebut dapat ditindaklanjuti.
Sebelumnya, laporan mencakup beberapa nama kepala desa dari Kecamatan Madiun dan Pilangkenceng, serta Camat Madiun yang diduga terlibat mendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2024. Bukti yang diterima Bawaslu berupa tangkapan layar dan rekaman video yang tersebar di grup WhatsApp.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Widodo, kasus ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut di internal Bawaslu sebelum diambil keputusan dalam rapat pleno berikutnya.
“Setelah pleno, baru bisa ditentukan langkah selanjutnya sesuai mekanisme penanganan pelanggaran Pilkada,” tambahnya.
Apabila terbukti melanggar, para ASN dan kepala desa terlibat bisa dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 71 jo pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
Sanksi ini mencakup larangan bagi ASN dan kepala desa untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik praktis yang melanggar prinsip netralitas.
Bawaslu akan terus memantau perkembangan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Klarifikasi dari pihak-pihak terkait masih diperlukan agar penanganan kasus ini transparan dan akuntabel. (ant/red)
