MADIUN, NEUMEDIA.ID – Silang pendapat antara pihak manajemen lama dengan yang baru di Universitas Muhammadiyah Madiun (Ummad) terus bermunculan. Hal ini terkait dugaan ijazah ilegal bagi 35 sarjana Program Studi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Ummad.
Mantan Dekan Fisip Ummad, Mahfudz Daroini menegaskan bahwa penandatanganan ijazah itu dinilai unprocedural. Sebab, menurutnya pihak yang seharusnya meneken ijazah adalah dekan dan rektor. Namun, nyatanya dekan digantikan oleh Direktur/Kepala Bidang Akademik Ummad, Harun Joko Prayitno.
Ijazah bagi 35 sarjana diteken pada 30 November 2022 atau dua hari setelah Mahfudz menerima SK pengangkatan sebagai dekan dari manajemen baru Ummad.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga : Rektor Ummad Buka Suara Tentang Tudingan Ijazah Ilegal Bagi 35 Sarjana
Menurut Mahfud, hal ini janggal. Sebab, rektor menerbitkan surat tugas bagi Direktur/Kepala Bidang Akademik Ummad, Harun Joko Prayitno untuk menandatangani guna penerbitan ijazah. Padahal, dekan selaku pihak yang berhak menekennya dijabat oleh Mahfudz dan tidak berhalangan tetap.
“Sangat tidak berhalangan. Kalau ada pernyataan bahwa saya selaku dekan tidak mau tanda tangan itu salah besar. Apalagi baru diangkat menjadi dekan dan saya mendukung penuh kebijakan rektor waktu itu,” tegasnya, Kamis (5/4/2024) malam.
Saat ijazah ditandatangani pada 30 November 2022, Mahfud tengah membuat SK yudisium bagi 35 mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi (Ikom) dan Kesejahteraan Sosial (Kessos)yang telah dinyatakan lulus ujian skripsi. Kemudian, mengunggahnya ke Laman Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Jawa Timur. “Karena rencana wisuda 31 Desember 2022, maka limit waktu pembuatan SK yudisium 30 November atau 30 hari sebelumnya. Hal ini sesuai petunjuk dari LLDikti yang dulu namanya Kopertis,” ujar Mahfudz.
Janggal Surat Tugas Direktur/Kepala Bidang Akademik
Selaku pihak yang melaporkan dugaan ijazah ilegal 35 sarjana Ummad ke Polres Madiun Kota, Mahfudz juga menilai surat tugas bagi Direktur/Kepala Bidang Akademik Ummad, Harun Joko Prayitno sarat kejanggalan.
Kejanggalan itu dinyatakannya pada penulisan tanggal surat tugas, yakni 16 Januari 2023. Padahal, ijazah puluhan Sarjana Komunikasi dan Kessos, telah ditandatangani oleh Harun dan Rektor Ummad pada 30 November 2023. Adapun prosesi wisuda berlangsung di halaman Kampus 1 Ummad Jalan Mayjend Pandjaitan, Kota Madiun pada 31 Desember 2022.
“Bisa dicermati dari tanggal, bulan, dan tahun surat tugasnya adalah 16 Januari 2023 dengan tugas yang harus dilaksanakan menandatangani ijazah pada tanggal 30 November 2022 H-1. Sangat tidak masuk akal,” ungkap Mahfud.
Baca Juga : Polemik di Ummad Berlanjut, Kini Soal Dugaan Ijazah Ilegal
Ijazah Ilegal Versi Manajemen Lama
Ada beberapa poin yang dipersoalan Mahfudz dalam penerbitan ijazah 35 mahasiswa tersebut. Pertama, lambang perguruan tinggi diubah tidak memakai lambang perguruan tinggi resmi yang berlaku di Ummad pada tahun pembuatan ijazah dan itu dianggap melanggar Statuta Ummad tahun 2020.
Kedua, penulisan Nomor SK pendirian di bawah lambing perguruan tinggi pada ijazah Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial ditulis SK Nomor Izin Operasional Program Studi Ilmu Komunikasi STISIP Muhammadiyah Madiun Nomor 90/DIKTI/KEP/2000 tanggal 17 April tahun 2000.
“Seharusnya ijazah itu ditulis dengan SK Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau SK Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Ummad,” kata dia.
Baca Juga : Oknum Dosen dan Mahasiswa UMMAD Dituding Terlibat Penelitian Fiktif
Ketiga, stempel pada ijazah tidak memakai stemple dinas resmi Ummad pada tahun pembuatan ijazah yang tidak sesuai dengan stempel yang diatur dalam Peraturan Rektor Ummad Nomor 1 tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ummad.
Keempat, penandatanganan ijazah oleh pejabat atas nama Direktur/Kepala Bidang Akademik. Seharusnya penandatangan adalah Dekan FISIP.
Tanggapan Rektor Ummad
Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun (Ummad) Sofyan Anif akhirnya buka suara ihwal tudingan penerbitan ijazah bagi 35 sarjana atau S1 Ilmu Komunikasi dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip).
Menurutnya, ijazah bagi sarjana yang diwisuda pada tanggal 31 Desember 2022 sudah legal dan sesuai dengan persyaratan dari Kemendikbudristek RI.
“Tidak ada ijazah lulusan Ummad illegal karena semua (mahasiswa) yang diwisuda sesuai dengan aturan Pendidikan dari Kemendikbudristek,” ujar Sofyan, Rabu (3/4/2024) sore.
Sebagai bukti legalitas ijazah bagi 35 sarjana itu, ia menunjukkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Dari situ diketahui, nama-nama sarjana yang diwisuda pada akhir tahun 2022 dinyatakan telah lulus.
“Di dalam ijazah sudah ditulis PIN atau penomeran ijazah nasional maka dari kriteria ini tentu semua mahasiswa 35 sudah tercatat di Kemendikbud Ristek,” ujar Sofyan.
Selain itu, dalam proses penandatangan ijazah sempat ‘bertepuk sebelah tangan’. Menurut Sofyan, Mahfud tidak bersedia menekan ijazah bagi 35 mahasiswa. Sebenarnya pihak kampus telah menyiapkan berkas ijazah untuk ditandatangani Dekan Fisip dan Rektor Ummad.
“Tapi, Pak Mahfudz tidak bersedia,” ujarnya tanpa bersedia menjelaskan alasan Mahfudz tidak bersedia meneken ijazah.
“Kalau ada pertanyaan mengapa tidak dekan yang tanda tangan di ijazah seperti substansi Permendikbudristek 6/2022 pasal 7 ayat 1 poin A, Rektor Ummad menerangkan pada saat itu terjadi masa transisi di mana Rektor Ummad yang baru saja dilantik pada November 2022 lalu awal Desember sudah harus mewisuda mahasiswa sebagai hak mahasiswa dengan memperoleh ijazah yang sah,” jelas terang Sofyan.
Karena Mahfudz tidak bersedia meneken ijazah, Sofyan mengambil kebijakan berdasarkan Permendikbudristek 6/2022 Pasal 7 ayat 5. Di dalamnya menyebutkan apabila rektor, ketua, dekan, dll berhalangan tetap, maka rektor bisa mengambil alih tanda tangan yang dilakukan oleh unit penanggung jawab program studi atau pengelola perguruan tinggi.
“Maka kami terbitkan surat tugas kepada direktur akademik untuk tanda tangan ijazah sehingga telah memenuhi syarat yang ada dalam perundang-undangan. Dan saya rasa itu sudah mendapat pengakuan. itu yang paling penting dari klarifikasi yang bisa saya sampaikan, mudah mudahan bisa diketahui masyarakat luas,” terang Sofyan Anif. (ofi)
Editor : Nofika D. Nugroho
