MADIUN, NEUMEDIA.ID – DPRD Kota Madiun melaksanakan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Raperda APBD 2026, diawali penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, Jumat (14/11/2025) malam.
Ketua DPRD Armaya menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengakomodasi seluruh masukan secara transparan.
Armaya, menyampaikan bahwa seluruh masukan, saran, kritik dan catatan dari delapan fraksi akan menjadi perhatian serius dalam penyempurnaan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi Partai Perindo itu menegaskan bahwa kritik yang muncul bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan arah pembangunan Kota Madiun berjalan tepat sasaran. “Semua saran dan kritik dari fraksi-fraksi itu demi kemaslahatan. Kritik konstruktif harus diterima dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan terus diperkuat, termasuk terkait isu penurunan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Menurutnya, transparansi menjadi prinsip penting dalam keseluruhan proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. “Kami terbuka sejak perencanaan hingga penganggaran. Eksekusi anggaran ada di ranah eksekutif, sementara kami memastikan kebijakannya jelas dan berpihak pada masyarakat,” kata Yayak, sapaan akrab Armaya.
Yayak juga menyinggung dinamika politik dalam pembahasan APBD. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal wajar, namun semua harus bermuara pada kepentingan publik. “DPRD punya konstituen, Wali Kota juga punya konstituen. Semua harus diselaraskan agar tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya.
Setelah pengambilan keputusan, dokumen Raperda APBD 2026 akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dievaluasi. “Jika nanti ada catatan dari provinsi, kami siap memperbaikinya melalui pembahasan di Banggar,” ujarnya.
Paripurna kali ini berlangsung cukup padat. Agenda penyampaian pendapat akhir fraksi hingga pengambilan keputusan dilaksanakan dalam satu rangkaian sidang untuk efisiensi waktu.
Selain persoalan anggaran, DPRD juga menyoroti komponen lain seperti Monitoring Center for Prevention (MCP), pengelolaan sampah, dan peningkatan keterbukaan informasi publik.
Armaya menyebut proyeksi APBD 2026 berada di kisaran Rp1 triliun, namun masih menunggu finalisasi. “Nilainya sekitar satu triliun sekian, tapi pastinya menunggu hasil evaluasi provinsi,” tutupnya. (ant/red/adv)
