 |
| Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai menyampaikan pidato kenegaraan di ke Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. Foto:instagram.com/Jokowi |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
NEUMEDIA.ID
– Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyampaikan mimpi
besarnya tentang proyek hilirisasi. Tidak hanya untuk komoditas mentah sumber alam berupa
mineral, namun juga hasil perkebunan, kelautan, serta energi baru dan
terbarukan.
“Hilirisasi sudah ratusan kali,
puluhan kali saya sampaikan,” ujar dia dalam pidato kenegaraannya pada sidang tahunan
MPR dan sidang bersama DPR dan DPD yang dikutip Neumedia.id dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 18
Agustus 2023.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebut
kata ‘hilirisasi’ sebanyak delapan kali. Ia menyatakan program itu dapat
mempercepat peningkatan perekonomian Indonesia. Tidak hanya di dalam negeri,
namun juga persaingan internasional.
“Hilirisasi
sebagai window opportunity kita untuk
meraih kemajuan karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam,” tutur
Jokowi.
Presiden menyatakan dalam jangka
pendek, hilirisasi akan menyebabkan kerugian karena adanya penghentian
ekspor produk komoditas mentah. Penghentian ekspor membuat eksportir merugi,
sementara pendapatan negara pun akan berkurang
Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta
tersebut mengingatkan hilirisasi
dalam jangka panjang akan sangat bermanfaat. ”Investasi hilirisasi nikel tumbuh
pesat kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja
yang sangat besar,” ujar Jokowi.
Program hilirisasi yang digulirkan
Jokowi mendapat kecaman dari beberapa negara lain. Ini seperi Uni Eropa,
Amerika Serikat, hingga Dana Moneter Internasional (IMF) karena buntut larangan
ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia.
Tidak hanya itu, kritikan dari dalam
negeri atas program hilirisasi ala Jokowi juga muncul dari dalam negeri. Ekonom
senior, Faisal Basri sempat
mengatakan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia hanya menguntungkan
industrialisasi China.
Dia
mengatakan bahwa angka yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia sukses
meraup Rp 510 triliun dari hilirasi nikel tidak jelas jeluntrungnya. Menurut
Faisal, laba luar biasa akan dinikmati perusahaan smelter nikel yang mendapat
“karpet merah” seperti China.
Negeri
Tiongkok memperoleh status proyek strategis nasional dengan fasilitas luar
biasa dan Peraturan Pemerintah yang dilimpahkan pada Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM).
Tidak
hanya itu, Faisal Basri menambahkan bahwa smelter China terbebas dari royalty.
Sedangkan penambang nikel yang merupakan pengusaha nasional masih harus
membayar royalti. Faisal Basri juga menyentil terkait larangan ekspor dan
kebijakan hilirisasi yang beliau rasa ‘ugal-ugalan’.
“Hilirisasi
ugal-ugalan seperti yang diterapkan untuk nikel sangat sedikit meningkatkan
nilai tambah nasional. Nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi
dewasa ini hampir seluruhnya dinikmati oleh China dan mendukung industrialisasi
di China, bukan di Indonesia,” ucapnya. (**/ofi)
Diolah dari berbagai sumber
