Koalisi Perubahan Dukung Hak Angket DPR, Tunggu Langkah PDI-P

- Editorial Team

Kamis, 22 Februari 2024 - 20:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tiga Sekjen Partai Koalisi Perubahan menyatakan dukungan terhadap wacana hak angket DPR, Kamis (22/2/2024). Foto: Neumedia.id

Tiga Sekjen Partai Koalisi Perubahan menyatakan dukungan terhadap wacana hak angket DPR, Kamis (22/2/2024). Foto: Neumedia.id

JAKARTA, NEUMEDIA.ID – Koalisi Perubahan siap mendukung hak angket DPR. Koalisi pengusung Anies-Muhaimin itu menunggu langkah lanjutan dari PDI Perjuangan (PDI-P).

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, tiga partai Koalisi Perubahan (Nasdem, PKB, PKS) punya semangat yang sama dengan Anies. Yakni menggulirkan hak angket DPR.

”Posisi kami (tiga partai Koalisi Perubahan, Red), data sudah siap,” ujarnya di Nasdem Tower, kemarin (22/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hermawi menegaskan, pihaknya akan bersekutu dengan siapa pun yang memiliki itikad baik menegakan kebenaran dan keadilan.

Apalagi, inisiator hak angket DPR bukan orang sembarangan. ”Ganjar, kader terbaik (PDI-P), capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius,” ujarnya.

Hal tersebut diamini Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Pihaknya saat ini menunggu langkah PDI-P. Karena wacana itu kali pertama diinisiasi Ganjar Pranowo, capres yang diusung PDI-P.

”Kita tunggu langkah dari PDI-P seperti apa,” ungkapnya.

Baca juga: PDIP Tolak Hasil Perhitungan Sirekap KPU, Waketum Partai Garuda: Tidak Akan Mengubah Apa Pun

Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsy juga sangat mendukung inisiatif hak angket DPR. Partainya pun siap mengawal dan menguliti secara detail masalah penyelenggaraan pemilu yang terjadi.

”Kita dengar banyak sekali keluhan-keluhan kecurangan (pemilu, Red),” ujar anggota DPR Fraksi PKS yang duduk di Komisi III tersebut.

Terpisah, Mahfud MD menyatakan wacana hak angket bukan urusan capres-cawapres. Melainkan urusan partai politik (parpol).

”Apakah partai itu menggertak apa nggak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya ndak ikut-ikut di urusan partai,” ujarnya.

Dia menyebut, parpol tidak wajib koordinasi dengan capres-cawapres untuk mengajukan hak itu. Menurut Mahfud, urusan capres-cawapres hanya yang terkait dengan pilpres.

”Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi, itu urusan partai-partai. Mau apa ndak, kalau ndak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu,” jelas dia. (aqs)

Facebook Comments Box

Editor : Aqsa Juang

Berita Terkait

Tolak Pilkada Tidak Langsung, DPC PDI Perjuangan Kota Madiun Tegaskan Sikap Tegak Lurus Konstitusi
Reses di Mojopurno, Ketua Fraksi PKS Kawal Usulan Pembangunan Pasar Desa 
Fery Sudarsono Kembali Nahkodai PDI Perjuangan Kabupaten Madiun
Sutardi Nahkodai DPC PDI Perjuangan Kota Madiun Periode 2025–2030
DPC PDI Perjuangan Kota Madiun Ajukan Proses PAW Untuk Isi Kekosongan Kursi Fraksi
Bawaslu Magetan Siap Awasi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS
Soal Pelaksanaan PSU Pilkada Magetan, KPU Jatim Tunggu Arahan KPU RI
Hasil Rekapitulasi Pilkada Kota Madiun: Maidi-Bagus Panuntun Raih Suara Terbanyak

Berita Terkait

Kamis, 19 Maret 2026 - 11:48 WIB

Perjalanan Lebih Lancar, Pemudik Apresiasi Rekayasa Lalu Lintas Satlantas Polres Madiun 

Senin, 16 Maret 2026 - 12:54 WIB

Satlantas Polres Madiun Sediakan Playground dan Bengkel Gratis di Pos Pelayanan untuk Pemudik

Kamis, 12 Maret 2026 - 13:38 WIB

Pembiasaan Sholawat Pagi di SDN Krokeh, Ciptakan Siswa Tenang Belajar dan Santun Bersikap

Rabu, 11 Maret 2026 - 13:40 WIB

DPRD Kabupaten Madiun Dorong Percepatan Reaktivasi 26 Ribu Peserta PBI JK

Selasa, 3 Maret 2026 - 19:52 WIB

Belasan Pelaku Balap Liar di Pilangkenceng Dipanggil Bersama Orang Tua dan Diberi Pembinaan 

Jumat, 27 Februari 2026 - 13:02 WIB

DPRD Kota Madiun Dorong Tiga Raperda Inisiatif: Lindungi Tenaga Pendidik, Atur Banpol, Perkuat Trantibum

Rabu, 25 Februari 2026 - 21:34 WIB

Dua Raperda Disahkan, DPRD–Bupati Madiun Siapkan Iklim Investasi dan Perkuat Perlindungan Pasar Rakyat

Rabu, 25 Februari 2026 - 20:46 WIB

Dinkes Kabupaten Madiun Tanggapi Sorotan Praktisi PBJ, Tegaskan Perencanaan Masih Berproses

Berita Terbaru