MADIUN, NEUMEDIA.ID – Peringatan Hari Jadi ke-458 Kabupaten Madiun menjadi momen istimewa bagi puluhan desa. Sebanyak 55 pemerintah desa menerima bantuan mobil siaga dari Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai upaya memperkuat pelayanan kesehatan dan penanganan keadaan darurat di tingkat desa.
Penyerahan mobil siaga dilakukan langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto di halaman Pendapa Ronggo Djoemeno, Mejayan, Caruban, Sabtu (18/7/2026). Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Satu Desa Satu Mobil Siaga yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, program mobil siaga merupakan implementasi visi dan misi daerah untuk menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dan mudah diakses masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program ini merupakan bagian dari visi dan misi kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yakni satu desa satu mobil siaga. Tahun lalu kami menyerahkan 15 unit, sedangkan tahun ini sebanyak 55 unit. Dengan demikian total sudah 70 unit yang disalurkan,” ujarnya.
Menurut Bupati Hariwur, saat ini masih terdapat sekitar 136 desa yang belum memiliki mobil siaga. Pemerintah Kabupaten Madiun menargetkan kekurangan tersebut dapat dipenuhi melalui penganggaran pada tahun depan.
“Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar masyarakat memperoleh pelayanan terbaik. Salah satu wujudnya adalah penyediaan mobil siaga desa,” katanya.
Ia menjelaskan, mobil siaga diprioritaskan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, mulai mengantar warga yang membutuhkan perawatan ke rumah sakit hingga berbagai kebutuhan penanganan darurat lainnya.
“Mobil siaga akan digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat, terutama pelayanan yang bersifat mendesak seperti mengantar warga ke rumah sakit, pemeriksaan kesehatan maupun penanganan lainnya. Mobil ini sudah disiapkan agar dapat digunakan sewaktu-waktu ketika masyarakat membutuhkan,” jelasnya.
Hariwur menegaskan, mobil siaga merupakan aset yang dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Warga yang membutuhkan cukup berkoordinasi dengan pemerintah desa.
“Masyarakat cukup berkoordinasi dengan kepala desa. Mobil siaga ini memang milik masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Madiun, Supriadi, mengatakan program tersebut merupakan wujud nyata visi Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera), khususnya dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan hingga ke pelosok desa.
Menurutnya, kendaraan siaga tidak hanya diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan kedaruratan dan kondisi mendesak lainnya.
“Fungsi utamanya memang untuk mendukung akses layanan kesehatan agar masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Namun kendaraan ini juga bisa dimanfaatkan dalam berbagai situasi darurat,” ujarnya.
Pemkab Madiun mengalokasikan anggaran sekitar Rp13 miliar untuk pengadaan 55 unit mobil siaga pada tahun ini. Penentuan desa penerima dilakukan berdasarkan jangkauan akses layanan kesehatan serta kondisi kendaraan siaga yang telah dimiliki masing-masing desa.
“Desa yang akses layanan kesehatannya masih terbatas menjadi prioritas. Selain itu, ada desa yang sebenarnya sudah memiliki mobil siaga, tetapi kondisinya sudah tidak layak sehingga kami prioritaskan untuk mendapatkan penggantian,” jelas Supriadi.
Ia memastikan program tersebut akan terus dilanjutkan hingga seluruh desa di Kabupaten Madiun memiliki mobil siaga.
Untuk menjamin pemanfaatannya tepat sasaran, Dinas PMD akan menerbitkan surat edaran yang mengatur tata cara penggunaan, perawatan, dan pemeliharaan kendaraan. Pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala.
“Kami berharap pemerintah desa memanfaatkan kendaraan ini secara optimal untuk pelayanan masyarakat, merawatnya dengan baik, serta tidak menggunakannya di luar peruntukannya. Ketentuan teknis akan kami atur melalui surat edaran, termasuk kemungkinan sanksi apabila terjadi penyalahgunaan,” pungkasnya. (ant/red/adv)
