MADIUN, NEUMEDIA.ID – DPRD Kota Madiun bersama Pemerintah Kota Madiun resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Madiun, Kamis (19/6/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, didampingi Wakil Ketua I Sutardi dan Wakil Ketua II Istono. Dari total 30 anggota dewan, sebanyak 25 hadir, sementara lima lainnya absen dengan rincian dua izin, satu dinas luar, satu tanpa keterangan, dan satu anggota meninggal dunia.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi, Wakil Wali Kota, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, direktur RSUD dan BUMD, serta tokoh masyarakat, agama, dan akademisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengungkapkan bahwa proses pembahasan perubahan KUA-PPAS ini berlangsung cukup intens. “Kami berdiskusi sejak pukul delapan pagi hingga dua siang bersama Tim Anggaran dan Badan Anggaran (Banggar). Pembahasannya cukup dinamis, namun tetap mengedepankan prinsip kepatutan,” ujar politisi dari Partai Perindo tersebut.
Ia menambahkan, sebagian besar usulan perubahan anggaran berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sementara instansi lainnya cenderung tidak mengalami perubahan signifikan. “Kalau soal angka pastinya saya tidak hafal, tapi yang jelas porsi terbesar memang berasal dari Dinas PUPR,” jelas Armaya.
Mengenai rencana jadwal pelaksanaan umum (JPU), Armaya menyebut bahwa sejumlah alokasi anggaran untuk Badan Pengelola Usaha (BPU) mulai masuk, meski Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara resmi belum diterima.
“Secara garis besar, perubahan program strategis sudah mulai terlihat. Pembahasannya nanti akan berlangsung secara bertahap, mulai dari rapat komisi dengan OPD mitra, dilanjutkan pembahasan komisi dengan Banggar, hingga finalisasi antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” imbuhnya.
Wali Kota Madiun Maidi turut menyampaikan optimisme usai penandatanganan nota kesepakatan tersebut. “Semuanya sudah siap. Baik legislatif maupun eksekutif sudah sepakat. Kita langsung tancap gas! Harapannya, ini semua bisa mempercepat kemajuan Kota Madiun,” tegas Maidi.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, diharapkan perubahan APBD dapat mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat dan mempercepat pelaksanaan program strategis di Kota Pendekar. (ant/red/adv)
