MADIUN, NEUMEDIA.ID – Untuk mewujudkan Kabupaten Madiun Bersahaja (Bersih, Sehat dan Sejahtera), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan Workshop Governance, Risk, and Compliance (GRC) Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aston, Kota Madiun, selama dua hari, Selasa–Rabu (8–9/10/2025).
Workshop ini diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Madiun dan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Adi Widodo.
Pada hari pertama, peserta workshop terdiri dari seluruh kepala OPD dan pimpinan BUMD. Sementara hari kedua diikuti para sekretaris dinas, sekretaris kecamatan, serta perwakilan BUMD Kabupaten Madiun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inspektur Kabupaten Madiun Joko Lelono menjelaskan bahwa workshop ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemkab Madiun.
“Workshop ini merupakan ikhtiar bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, terpercaya, bersih, dan akuntabel. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun, khususnya misi pertama: mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, dan memanfaatkan potensi sumber daya serta teknologi,” ujar Joko.
Ia menambahkan, kegiatan ini mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memiliki lima unsur utama, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.
Menurut Joko, GRC menjadi konsep penting dalam mengintegrasikan tiga pilar utama pemerintahan modern: governance (tata kelola), risk management (manajemen risiko), dan compliance (kepatuhan). “Fokus kami adalah memperkuat perencanaan dan pengendalian risiko agar seluruh program berjalan efektif dan terukur. Pola pembinaan juga kami ubah: dimulai dari para pimpinan OPD untuk diambil komitmennya, kemudian diteruskan kepada pejabat teknis seperti sekretaris dinas dan kecamatan. Tahun depan, pembinaan ini akan dilanjutkan kepada para kepala bidang,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi yang hadir memberi arahan kegiatan menekankan pentingnya penguatan kapasitas birokrasi melalui pelatihan GRC ini. “Kegiatan ini bertujuan agar para pejabat struktural, terutama sekretaris dinas dan kecamatan, memiliki kemampuan administrasi yang kuat serta pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia menegaskan, birokrat tidak hanya harus cakap secara manajerial, tetapi juga bekerja dengan hati nurani. “Hati nurani tidak akan pernah bohong. Bila kita bekerja dengan niat yang tulus, insyaallah jabatan yang kita emban akan membawa kebaikan bagi masyarakat,” tegas Dokter Pur, sapaan akrab Wabup Madiun.
Dokter Pur juga mengingatkan agar seluruh pejabat selalu menaati regulasi dan menjauhi praktik yang dapat mencoreng integritas birokrasi. “Jabatan adalah amanah. Karena itu, kita harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” pesannya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir birokrat-birokrat yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pelayanan publik yang tinggi. “Para sekretaris dinas dan kecamatan ini adalah orang kedua di kedinasan. Mereka harus mampu membantu pimpinan menyiapkan tata kelola pemerintahan yang baik, administrasi yang tertib, serta pelayanan publik yang berkualitas,” ungkapnya.
Workshop GRC 2025 ini menjadi tonggak penting bagi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam memperkuat pondasi birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan semangat governance, risk management, dan compliance, Pemkab Madiun menegaskan tekadnya untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan menyejahterakan masyarakat. (ant/red/adv)
