NEUMEDIA.ID, MADIUN – Progres pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Kabupaten Madiun baru menyentuh 18 persen. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti turun langsung menekan percepatan agar proyek tidak meleset dari target operasional Juli 2026.
Dalam peninjauan di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Nglames, Kecamatan/Kabupaten Madiun, Rabu (1/4/2026), Diana didampingi Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, jajaran kepala OPD Pemkab Madiun terkait, serta perwakilan Kementerian PU.
Di hadapan para pemangku kepentingan, Diana menegaskan waktu yang tersisa kian sempit, sementara sekolah ditargetkan sudah menerima siswa baru pada tahun ajaran mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Deviasinya memang masih positif sekitar 2 persen di atas rencana. Tapi ini tidak boleh membuat lengah. Percepatan tetap harus dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan di akhir,” tegas Diana kepada awak media.
Saat ini, capaian 18 persen memang sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata paket SR Jatim 2 yang berada di angka 14 persen. Namun, pemerintah pusat menilai margin tersebut belum cukup aman untuk menjamin penyelesaian tepat waktu.
Diana menekankan, proyek Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang tidak boleh gagal dari sisi waktu maupun kualitas.
“Target kita Juni selesai. Juli sudah mulai penerimaan siswa. Jadi kualitas tetap nomor satu, estetika dijaga, dan aspek lingkungan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Untuk mengejar ketertinggalan waktu, jumlah tenaga kerja akan digenjot hampir tiga kali lipat dari sekitar 300 orang menjadi 700 hingga 800 pekerja.
Selain itu, ia meminta penyedia jasa mengantisipasi potensi hambatan krusial, mulai dari pasokan material hingga kesiapan tenaga kerja di lapangan.
Di sisi lain, Project Manager SR Jatim 2, Dwi Handoko, mengungkapkan proyek ini sempat tersendat di awal akibat persoalan pembebasan lahan. Area pembangunan yang sebelumnya berupa persawahan sempat diklaim warga, sehingga menghambat pekerjaan hampir satu bulan.
“Sekarang sudah clear. Lahan sekitar 5.800 meter persegi sudah tuntas,” jelasnya.
Saat ini, pekerjaan difokuskan pada tahap struktur, meliputi pembangunan gedung SD, SMP, SMA, gedung serbaguna, asrama siswa, hingga rumah susun guru.
Meski kontrak awal menargetkan penyelesaian pada Agustus 2026, pihak proyek memastikan akan mengikuti instruksi percepatan dari pemerintah pusat.
“Kita push selesai Juni. Strateginya penambahan tenaga kerja dan pengerjaan simultan di beberapa titik,” ujar Dwi.
Di tengah percepatan, proyek juga dihadapkan pada tantangan pasokan material lokal. Arahan penggunaan genteng tanah untuk mendukung UMKM belum sepenuhnya bisa dipenuhi karena keterbatasan produksi.
“Kebutuhan genteng di satu lokasi sekitar 300 ribu pieces, sementara produksi lokal per bulan hanya 27 ribu. Jadi tetap perlu suplai dari luar,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah percepatan, pemerintah berharap proyek Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga siap digunakan saat tahun ajaran baru dimulai—tanpa mengorbankan kualitas. (ant/red)
