MADIUN, NEUMEDIA.ID – Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Kabupaten Madiun Indra Setyawan angkat bicara tentang minimnya perawatan Pasar Baru Caruban yang dikeluhkan para pedagang.
Menanggapi hal tersebut, ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam melakukan perbaikan menyeluruh.
Indra menegaskan bahwa pemeliharaan pasar memang menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya. Tetapi, skalanya kecil, seperti perbaikan talang air atau perawatan rutin lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, kerusakan besar seperti kebocoran atap yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 miliar bukan kewenangan dari Disdagkop UM, namun ranah dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
“Untuk pemeliharaan kecil, kami tetap bertanggung jawab. Tapi kalau perbaikannya besar, seperti kebocoran yang membutuhkan biaya hingga Rp1 miliar, itu harus diusulkan ke PU. Kami sudah mengajukan, tetapi realisasinya tergantung kebijakan anggaran daerah,” jelas Indra.
Penerangan Pasar dan Kesadaran Pedagang
Selain masalah atap bocor, pedagang juga mengeluhkan kurangnya penerangan yang memaksa mereka untuk iuran mandiri demi membeli lampu.
Indra membenarkan bahwa alokasi anggaran untuk penerangan pasar masih terbatas dan memerlukan refocusing agar dapat diprioritaskan.
Ia juga mengingatkan pedagang untuk tidak melakukan perbaikan listrik secara mandiri tanpa mengikuti standar keamanan. Ia mencontohkan kasus di Pasar Dungus, di mana pedagang melakukan perbaikan sendiri sehingga berisiko terhadap keselamatan.
“Kami sudah sering mengingatkan agar pedagang tidak sembarangan memperbaiki listrik sendiri karena ada standar teknis yang harus dipenuhi. Kesalahan instalasi bisa berakibat fatal, seperti kebakaran yang pernah terjadi di beberapa kios,” tegasnya.
Anggaran Pemeliharaan Dinilai Minim
Indra mengakui bahwa anggaran perawatan pasar yang tersedia sangat terbatas. Tahun ini, Pemkab Madiun hanya mengalokasikan sekitar Rp300 juta untuk pemeliharaan 20 pasar di wilayahnya, jumlah yang dinilai jauh dari kebutuhan ideal.
“Anggaran pemeliharaan Rp300 juta untuk 20 pasar jelas sangat minim. Kami harus membaginya dengan sangat hati-hati. Sering kali, perbaikan hanya bisa dilakukan sebagian, sehingga masih ada bagian lain yang tetap bocor,” ujarnya.
Terkait usulan perbaikan besar di Pasar Baru Caruban, Indra menyebut bahwa pihaknya telah mengajukan ke dinas terkait dan masuk dalam perencanaan. Namun, pelaksanaan perbaikan tetap bergantung pada alokasi anggaran yang tersedia di tahun mendatang.
Dengan berbagai keterbatasan ini, pemerintah daerah berharap pedagang bisa lebih memahami kondisi anggaran yang ada, sembari tetap mengupayakan solusi terbaik untuk meningkatkan kenyamanan dan kelangsungan aktivitas di Pasar Baru Caruban. (ant/ofi)
