MADIUN, NEUMEDIA.ID – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Madiun semakin intensif melakukan sosialisasi mengenai larangan penggunaan Alat Penerangan Jalan (APJ) ilegal. Hal ini merupakan langkah preventif setelah ditemukan adanya 220 titik APJ abonemen yang telah diputus pada tahun 2023.
Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan Dishub Kabupaten Madiun, Rena Meta Wardhani, pemutusan tersebut disebabkan oleh adanya 7.459 titik APJ yang terpasang dari proyek KPBU, sementara Idpel abonemen yang selama ini digunakan untuk kebutuhan listrik lingkungan sekitar ternyata dimanfaatkan secara ilegal oleh masyarakat. Idpel tersebut kini dinyatakan ilegal setelah pemutusan.
Aturan hukum mengenai pengelolaan APJ di Kabupaten Madiun diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023. Peraturan ini menyebutkan bahwa setiap jaringan APJ wajib menggunakan Kwh/Meter untuk pengukuran daya listrik dari PT. PLN. APJ yang menggunakan listrik tanpa melalui kwh meter resmi dari PLN dikategorikan sebagai APJ ilegal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rena menambahkan, penggunaan APJ ilegal memiliki dampak negatif yang serius. Selain berisiko terhadap keselamatan kelistrikan karena aliran listrik tidak sesuai prosedur, potensi bahaya bagi masyarakat sekitar juga meningkat. PLN juga rutin melakukan penertiban terhadap listrik ilegal dan mengenakan tagihan susulan kepada pelanggar.
Dalam rangka sosialisasi, Dishub telah melakukan berbagai langkah. Sosialisasi dimulai pada akhir tahun 2023 dengan melibatkan seluruh kepala desa. Selain itu, Dishub bekerja sama dengan PLN untuk memetakan lokasi-lokasi APJ ilegal dan mengeluarkan himbauan kepada masyarakat melalui surat dari Sekretaris Daerah.
Terkait pelanggaran, Dishub mencatat bahwa setelah pemutusan Idpel, proses penanganan pelanggaran dilakukan sesuai SOP PLN, dan Dishub akan membantu koordinasi bila diperlukan.
Respons masyarakat umumnya positif terhadap sosialisasi ini. Banyak warga yang telah memahami dan menerima perubahan ini, dengan sejumlah desa bahkan sudah membangun APJ secara swadaya tanpa melanggar aturan. Untuk memperkuat penegakan aturan, Dishub bersama beberapa instansi terkait telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Alat Penerangan Jalan Ilegal (SATU PANJI) yang akan memberikan pendampingan dan mitigasi risiko terkait pengelolaan APJ di desa sesuai Perbup 23 tahun 2023.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan APJ di Kabupaten Madiun dapat dilakukan dengan lebih baik, aman, dan sesuai aturan yang berlaku. (ant/adv)
