MADIUN, NEUMEDIA.ID – Selain kosong, pasokan beras untuk program Stablisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) di pasaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur juga mengalami pengurangan pascapemilu 2024. Kondisi ini diungkapkan sejumlah pedagang yang bermitra dengan Perum Bulog di wilayah Caruban.
Susmingsih, salah seorang pedagang beras di Pasar Caruban Baru mengatakan bahwa alokasi beras SPHP pada pekan pertama dan kedua bulan ini berkurang. Padahal, pada pekan-pekan sebelumnya, ia biasa mendapat rata-rata jatah beras SPHP 1 ton setiap pekan.
Namun, pada pekan pertama bulan ini hanya mendapatkan 7,5 kuintal. Kemudian, pada pekan kedua justru semakin sedikit, yakni 2,5 kuintal. “Menjelang pemilu jatah yang saya terima (dari Bulog) mungsret,” ujar perempuan itu ditemui di kiosnya, Selasa (20/2/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alokasi beras SPHP disampaikan pihak Perum Bulog melalui pesan di aplikasi WhatsApp pribadi masing-masing pedagang beras yang bermitra. Dalam pesan itu tertulis jumlah yang dapat ditebus pedagang. Menurut Susminingsih, berapun jatah yang diterima ditebusnya melalui transfer bank.
Setelah lunas, ia mengambil beras SPHP di Gudang Bulog. Untuk pengambilan ditanggung sendiri oleh setiap pedagang beras. “Kalau tidak ditebus, DO (delivery order)-ku dialihkan ke pedagang lain. Justru malah repot, nantinya,” ungkap Susminingsih.
Kuota beras SPHP yang diambil dalam sekejap ludes terjual di kios Susminingsih. Sebab, harga eceran tertinggi (HET) berkualitas media itu sudah dibanderol oleh pemerintah Rp 10.900 per kilogram.
Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023, HET itu berlaku untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi sejak Maret 2023.
Sedangkan harga beras kualitas medium nonsubsidi atau dari penggilangan padi kerapkali mengalami fluktuasi. Pada Selasa lalu, misalnya, harga per kilogramnya antara Rp 14 ribu – Rp 14.500.
“Untuk beras dari Bulog cepat terjual karena murah. Tapi, beras dari selepan juga laku karena tidak ada pilihan lain,” ujar Susminingsih.
Disinggung tentang penyebab berkurangan kuota beras SPHP dari Bulog. Ia tidak mengetahui secara pasti. Namun, berdasarkan informasi yang beredar karena pasokan beras di Perum Bulog juga minim. Musababnya, masih rendahnya serapan gabah dari petani lantaran belum memasuki musim panen raya.
Selain itu, ada kemungkinan pasokan beras SPHP yang sebelumnya tersimpan di Gudang Bulog digunakan untuk bantuan sosial (bansos) saat menjelang Pemilu 2024. “Mungkin seperti itu. Tapi, saya tidak tahu pastinya. Bagi wong cilik dikasih (alokasi beras SPHP) berapapun, pokoknya manut,” ungkap Susminingsih.
Ny Lis, agen beras di Pasar Sayur Caruban mengungkapkan hal yang sama. Pada pekan kedua Februari lalu, ia mendapatkan jatah beras SPHP dari Bulog sebanyak 2,5 kuintal atau hanya 25 persen dari kondisi normal. Biasanya, jatah dagangan beras yang diterima rata-rata sebanyak 1 ton setiap pekannya.
“Jadwal pemberian delivery order (DO) dari Bulog tidak pasti, antara Selasa sampai Kamis setiap minggunya,” ujar perempuan itu sembari menyatakan bahwa hingga Selasa, 20 Februari lalu, jatah pemberitahuan alokasi beras SPHP belum diterima.
Baca juga: Dugaan Korupsi Kolam Renang Mangkrak di Madiun Masuk Penyidikan Jaksa
Di Pasar Ritel Modern Justru Kosong Sejak Sebulan Terakhir
Sementara itu, kondisi lebih parah dialami toko ritel modern. Berdasarkan pemantauan di sejumlah Indomaret dan Alfamart wilayah Caruban, Kabupaten Madiun, keberadaan beras SPHP justru kosong sejak sebulan terakhir. Kiriman dari Bulog terhenti.
Sebagai gantinya, sejumlah pembeli yang datang memilih beras merek lain, seperti Raja dan Sania yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta. “Larinya ke (merek) itu, daripada tidak dapat beras,” ujar salah seorang petugas di Indomaret di Jalan A.Yani Caruban.
Ternyata, berkuranganya pasokan beras juga terjadi di tingkat penggilingan padi. Karel Miramangngi, salah seorang pemilik usaha selep padi di Desa Ngampel, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun menyatakan bahwa stok beras sudah kosong sejak awal Januari 2024.
Jika ada, harganya pun cukup tinggi, yakni berkisar antara Rp 9.500 hingga Rp 9.700 per kilogram. Harga itu berlaku sekitar tiga pekan sebelum pencoblosan.
Tingginya harga gabah karena belum memasuki masa panen padi. Belum lagi, harus berebut dengan sesama pengusaha untuk mendapatkan gabah. Kondisi ini, membuat Karel terpaksa menghentikan pengiriman beras ke pabrik. “Kalau saya minta 10 ton, misalnya, paling cuma dapat dua sampai tiga ton,” ujarnya.
Tanggapan Bulog
Sebelumnya, Pimpinan Cabang Bulog Madiun Rizal Prasija Sukma Adijaya mengatakan bahwa proses penyaluran beras SPHP belum dijalankan lagi. Sebab, penataan mekanisme distribusi ulang sedang dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Oleh karena itu, Rizal membantah terjadinya kelangkaan atau kekosongan beras SPHP di pasaran selama dua pekan terakhir. Tepatnya, saat sebelum dan sesudah Pemilu 2024.
“Saat ini, kami bersama pihak terkait masih melakukan penataan sistem mekanisme kembali atas distribusi beras,” ujarnya, Senin (19/2/2024).
Penataan distribusi itu di antaranya tentang evaluasi volume, menambah jumlah outlet, dan penetapan kuota maksimal dua ton.
Rizal menegaskan bahwa selama ini tidak ada penimbunan beras. Namun, untuk pendistribusiannya belum bisa dilakukan kembali lantaran masih proses penataan ulang mekanisme.
“Kami tidak menimbun beras, akan tetapi seperti yang saya sampaikan. Saat ini, masih mengatur proses distribusi sistemnya sehingga jika semua beres maka, kami akan segera menyalurkan beras SPHP,” ungkapnya. (ofi)
Editor : Nofika D. Nugroho
