 |
| Aktivitas di smelter nikel terhenti. Foto:Kemenesdm |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
NEUMEDIA.ID – Anggota
Komisi Energi DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah menghemat persediaan nikel
dalam negeri. Sebab, cadangannya kian menipis dan diprediksi habis dalam tujuh
tahun untuk nikel berkadar tinggi (saprolit). Ini dengan asumsi penyerapan
saprolit mencapai 460 juta ton per tahun.
“Nikel sebagai SDA (sumber daya alam)
strategis dan kritis sudah seharusnya dieman-eman,”
kata legislator dari PKS ini dikutip Neumedia.id
dari keterangan resminya, Selasa, 15 Agustus 2023.
Menurut dia, salah satu upaya
penghematan yang bisa dilakukan pemerintah dengan melarang ekspor nickel pig iron (NPI) dan Fero Nikel. Nilai
tambah dari nikel setengah jadi dengan kandungan 4-10 persen itu rendah bila
dibandingkan dengan yang sudah jadi.
Rendahnya nilai tambah bahan tambang
setengah jadi itu juga dampak dari tidak dikenakannnya bea ekspor.”Belum lagi
diberikan tax holiday pph
badan, kemudahan mempekerjakan TKA (Tenaga Kerja Asing) dan berbagai kemudahan
lainnya,” kata Mulyanto.
Mulyanto menyebut, Pemerintah harus
segera menetapkan kebijakan pelarangan ekspor NPI dan Fero Nikel atau ekspor
hanya boleh untuk produk nikel dengan kandungan nikel lebih besar dari 80
persen. Ia setuju pada usulan untuk melaksanakan moratorium pembangunan smelter
kelas satu yang baru.
“Saya setuju pembangunan smelter kelas
satu yang menghasilkan NPI dan Fero Nikel disetop agar kita bisa eman-eman cadangan nikel kita,” ujar dia.
Kemudian, pembangunan smelter kelas II
perlu didorong untu menghasilkan produk hilirisasi kelas II, kelas III dan
seterusnya. Ini seperti stainless steel, nikel matte dan mixed hydroxide
precipitate (MHP), baterai dan lain-lain.
Tentunya, produk tersebut akan
memiliki nilai tambah tinggi dan memiliki efek ganda yang lebih tinggi bagi
perekonomian nasional. Mulyanto minta fokus pengembangan pengelolaan SDA ke
depan adalah industrialisasi nikel, bukan hanya sekedar hilirisasi nikel.
Sementara itu, Plh Direktur Eksekutif Indonesia
Mining Association (IMA), Djoko Widajanto menyatakan bahwa Indonesia perlu
membangun industri lanjutan untuk menghemat persediaan nikel dalam negeri. Salah
satu upaya tengah diusahakan pemerintah adalah industri baterai kendaraan
listrik.
Namun, Djoko menilai industri itu
memerlukan persiapan yang panjang dan tidak mudah. Sebab, industri membutuhkan
kerja keras dan program percepatan yang jelas. “Mengirim orang keluar untuk
belajar teknologi yang mungkin bisa kita bangun karena teknologi yang kita
miliki saat ini butuh pembangunan panjang,” ujarnya. (**/ofi)
Diolah dari berbagai sumber
