MADIUN, NEUMEDIA.ID – Fraksi Golkar Nurani Sejahtera (FGNS) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyoroti sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) terhadap pelaksanaan APBD tahun 2023.
Tidak tanggung-tanggung, Silpa tersebut mencapai Rp172 miliar, termasuk belanja tak terduga (BTT) yang hanya terserap 28,8 persen atau Rp1,6 miliar dari total anggaran Rp5,8 miliar.
Dalam rapat paripurna yang membahas pelaksanaan APBD 2023, juru bicara FGNS Didi Rudianto mempertanyakan tingginya jumlah Silpa tersebut. Hal ini akibat tidak matangnya perencanaan atau efisiensi dari organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pengguna anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Madiun Harapkan Pilkada 2024 Lancar, Sukses dan Kondusif
“Mohon dijelaskan pada cost belanja apa paling signifikan yang menyebabkan Silpa di tahun 2023 begitu besar. Apakah karena perencanaan yang kurang maksimal atau kurang matang?,” katanya saat membacakan pandangan umum FGNS dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (10/6/2024).
“Sehingga banyak anggaran yang tidak terserap atau karena banyaknya efisiensi dari masing-masing OPD,” lanjutnya.
Hal serupa diungkap FKB. Melalui juru bicaranya, Nurokhim, fraksi ini mengimbau agar perencanaan dan serapan anggaran lebih optimal untuk mengurangi besarnya Silpa. Namun demikian, tetap harus transparan dalam pencapaian target pengelolaan aset daerah.
Baca Juga: Persempit Ruang ‘Pemain’, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Gerojok Elpiji Bersubsidi
“Kami ingin pemkab menjabarkan pencapaian target tata kelola aset, secara rinci. Baik yang sudah dan belum bersertifikat,” ucap Jubir Fraksi PKB, Nurokhim.
Selain itu, ada juga perhatian terhadap pendapatan asli daerah (PAD), terutama terkait mekanisme penarikan pajak. Fraksi Nasdem menyoroti masalah tunggakan pajak yang masih ada.
“Kami merasa masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk adanya tunggakan pajak daerah dari beberapa tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa sistem pungutan dan retribusi daerah saat ini memerlukan pembenahan,” kata Gunawan Prasetyono, Jubir fraksi Nasdem.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra Sutrisno menekankan pentingnya koreksi terhadap PAD agar tepat sasaran kepada masyarakat, Terutama dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
“Fraksi Gerindra berharap bahwa Pemkab Madiun dapat meningkatkan penggunaan anggaran secara lebih efektif dan efisien,” ujar Sutrisno.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menanggapi sorotan tersebut dengan menyatakan perlunya perencanaan yang lebih matang untuk mencegah terjadinya Silpa yang besar di tahun-tahun berikutnya.
Baca Juga: PDIP Kabupaten Madiun Kantongi Nama Sepasang Bacabup-Bacawabup Pilkada 2024
“Semoga saja dengan Silpa yang tinggi ini nanti tahun depan semakin kita tekankan, jangan sampai ada Silpa yang tinggi,” ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD lainnya untuk diimplementasikan pada rapat paripurna selanjutnya. (ant/ofi)
Editor : Nofika D. Nugroho
