MADIUN, NEUMEDIA.ID – Komisi B DPRD Kabupaten Madiun melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Puskesmas Saradan dan Gemarang pada Rabu (19/2/2025). Sidak ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan dan fasilitas kesehatan, khususnya terkait program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang digagas pemerintah pusat.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu Widayat, mengungkapkan bahwa hasil sidak menunjukkan permasalahan yang serupa di kedua puskesmas tersebut. Meski program PKG bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan, tingkat partisipasi masih terbilang rendah.
“Program ini sebenarnya bagus untuk edukasi kesehatan masyarakat. Namun, antusiasme warga masih minim. Padahal, sosialisasi sudah dilakukan melalui pemerintahan desa, lembaga desa, dan pos bantu desa,” ujar politisi PKB itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Wahyu, rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kebiasaan yang masih menganggap pemeriksaan kesehatan tidak perlu dilakukan jika belum mengalami sakit. Oleh karena itu, ia berharap pihak Puskesmas terus melakukan sosialisasi dan memberikan motivasi melalui berbagai kanal, termasuk posyandu dan lembaga desa.
Dari sisi fasilitas, Wahyu menilai kondisi Puskesmas Saradan cukup baik. Namun, Puskesmas Gemarang membutuhkan perhatian khusus terkait kualitas ruangan. “Puskesmas Gemarang ini bangunannya sudah lama, sejak tahun 1982, dan hanya mengalami sedikit renovasi. Kami berharap ada rehabilitasi total agar pelayanan kesehatan bisa lebih optimal,” tambahnya.
Terkait ketersediaan obat, Wahyu memastikan tidak ada kendala yang berarti. “Stok obat aman. Hanya saja, ruang pelayanan masih terbatas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Sulaiman, menyambut baik sidak yang dilakukan Komisi B DPRD. Menurutnya, hal ini memberikan gambaran langsung mengenai kondisi pelayanan kesehatan di lapangan.
“Alhamdulillah, seluruh Puskesmas di Kabupaten Madiun telah terakreditasi paripurna, kecuali dua yang masih dalam proses. Kami juga terus mendukung pelaksanaan PKG karena bertujuan memberikan layanan pemeriksaan gratis bagi masyarakat,” ungkapnya.
Namun, ia mengakui masih ada tantangan dalam pelaksanaan PKG, terutama dalam hal sosialisasi dan penggunaan aplikasi Satu Sehat. “Masyarakat sebenarnya sudah diberi kemudahan. Bisa datang langsung ke Puskesmas dengan menunjukkan KTP atau mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Jika ada yang kesulitan dengan aplikasi, pendaftaran bisa dilakukan secara manual,” jelasnya.
Terkait tingkat partisipasi, dr. Sulaiman mengungkapkan bahwa jumlah pasien yang memanfaatkan layanan PKG masih relatif rendah. “Sejauh ini, rata-rata hanya 5 hingga 10 pasien per hari di setiap Puskesmas. Padahal, estimasi yang dibuat saat rapat dengan provinsi adalah sekitar 150 pasien per hari,” katanya.
Ke depan, Dinas Kesehatan akan mengoptimalkan integrasi layanan primer dari tingkat desa hingga Puskesmas untuk meningkatkan pemanfaatan PKG. Sosialisasi melalui Posyandu dan perangkat desa akan terus diperkuat agar lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini.
Dengan adanya sidak ini, diharapkan program PKG dapat lebih maksimal dalam menjangkau masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. (ant/ofi/adv)
