MADIUN, NEUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Sarasehan antara kelompok tani dan petani milenial bersama Pj. Bupati Madiun dan Forkopimda, di Pendopo Muda Graha, Selasa (16/7/2024).
Acara ini dihadiri oleh Pj. Bupati Madiun, jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelompok tani se-Kabupaten Madiun, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Dalam sarasehan ini, dibahas sejumlah permasalahan pertanian mulai dari pupuk, pengelolaan air, penanganan hama tanaman, hingga regulasi pembuatan pupuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penting untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak terkait berbagai permasalahan pertanian yang kompleks,” kata Pj. Bupati Madiun Tontro Pahlawanto.
Sarasehan ini tidak hanya menyasar petani milenial, tetapi juga membahas pertanian secara umum. Pemerintah Daerah bersama Forkompinda berkomitmen untuk menjaga ketahanan pangan dan mendukung petani Kabupaten Madiun.
“Harapannya, komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan petani dapat berkelanjutan,” tambah Pj. Bupati Madiun.
Tontro mengakui bahwa sektor pertanian memiliki banyak tantangan, terutama dalam hal sumber daya yang terbatas seperti lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dari petani milenial untuk meningkatkan produksi.
“Ini adalah peran penting petani milenial yang penuh kreativitas dan dedikasi dalam meningkatkan produktivitas di Kabupaten Madiun,” jelas Tontro.
Dalam hal inovasi pupuk, Tontro mengingatkan penting bagi petani dan kelompok tani untuk mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk perizinan, komposisi, uji laboratorium, dan aspek lainnya.
Di tempat yang sama, menanggapi masalah pupuk, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Sumanto, menjelaskan bahwa pupuk subsidi seperti Urea baru mencukupi 92% dari kebutuhan, sedangkan NPK hanya 62,5%. Namun, pupuk NPK plus untuk kakao telah mencapai 100%.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan petani untuk menutupi kekurangan tersebut, baik dari pupuk organik maupun non-subsidi,” ujar Sumanto.
Sumanto juga menyatakan bahwa pengelolaan air untuk pertanian di Kabupaten Madiun telah berjalan cukup baik, dengan luas baku sawah mencapai 31.500 hektar.
“Kabupaten Madiun termasuk lumbung pangan khususnya padi di Jawa Timur bagian barat,” tambahnya.
Terkait Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti tikus, Sumanto mengatakan bahwa prioritas utama dalam mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan tanam serentak dan menggencarkan gropyokan.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kerusakan tanaman akibat serangan tikus serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hasil panen pertanian.
“Kami akan mendorong kegiatan gropyokan dan tanam serentak untuk pengendalian hama tanaman khususnya tikus,” lanjut Sumanto. (ant/adv)
