MADIUN, NEUMEDIA.ID – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun memperketat pengawasan orang asing sepanjang 2026. Hasilnya, 5 warga negara asing (WNA) dideportasi karena melanggar ketentuan izin tinggal.
Empat di antaranya merupakan warga negara Tiongkok dan satu warga negara Malaysia. Mereka ditindak setelah terjaring dalam operasi pengawasan yang digelar Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, menegaskan penindakan dilakukan secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penegakan aturan keimigrasian kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan. Karena itu, kami membutuhkan peran media agar masyarakat mendapat informasi yang utuh dan tidak simpang siur,” ujar Arief dalam Media Briefing, Rabu (18/11/2026).

Hingga November 2026, Inteldakim mencatat telah menggelar 65 kali Operasi Mandiri dan 2 Operasi Gabungan. Pengawasan dilakukan menyasar perusahaan, hotel, dan penginapan tempat WNA beraktivitas.
Selain operasi, Imigrasi Madiun juga menggelar 4 kali Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan Forkopimda di Kota dan Kabupaten Madiun.
Pengawasan juga diperkuat lewat sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) kepada pengelola hotel dan penginapan. Lewat aplikasi itu, pengelola wajib melaporkan keberadaan WNA yang menginap.
Capaian 2026 ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, Imigrasi Madiun melakukan 2 kegiatan deportasi terhadap 3 WNA, terdiri dari 2 warga Malaysia dan 1 warga Filipina.
Arief menyebut, penindakan bukan satu-satunya cara. Imigrasi Madiun juga mengajak masyarakat ikut mengawasi lewat program Desa Binaan Imigrasi.
Tahun ini, Desa Klumutan ditetapkan sebagai desa binaan baru. Dengan begitu, total Desa Binaan Imigrasi menjadi 8 desa, yakni Dolopo, Karangrejo, Tambakmas, Dagangan, Kare, Sugihwaras, Gemarang, dan Klumutan.
“Melalui program ini, diharapkan masyarakat semakin memahami informasi dan ketentuan keimigrasian serta turut berperan aktif dalam pengawasan orang asing,” jelas Arief.
Ke depan, pada 2027, program tersebut direncanakan diperluas ke Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan yang juga masuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun. (ant/red)






