MADIUN, NEUMEDIA.ID – Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri tidak hanya menyangkut ketersediaan lapangan kerja. Keamanan proses pemberangkatan, kejelasan informasi lowongan, kompetensi calon pekerja, hingga perlindungan selama berada di negara tujuan masih menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.
Persoalan tersebut disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Andie Megantara, dalam Workshop SMK Go Global Berbasis Digital di Gedung Center of Creativity and Life Skill Education (CCLE), di SMK PGRI 1 Mejayan, Kabupaten Madiun, Sabtu (14/11/2026).
Andie menilai, informasi mengenai kesempatan kerja di luar negeri harus bersumber dari pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, informasi lowongan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan persoalan bagi calon pekerja migran, termasuk risiko penipuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Informasi harus jelas. Jangan sampai informasi itu berasal dari online scammer atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menghadirkan Atase Imigrasi dari Kedutaan Besar Jepang untuk memberikan penjelasan mengenai peluang kerja, persyaratan, serta sektor pekerjaan yang tersedia di Jepang.
Menurut Andie, kejelasan informasi perlu diikuti kesiapan kompetensi calon pekerja. Pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan dengan standar serta kebutuhan negara tujuan, termasuk keterampilan teknis dan kemampuan bahasa.
Dia juga menyebut pemerintah sedang memproses rencana kerja sama bilateral dengan Jepang melalui penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) yang diharapkan dapat terlaksana pada 2027.
Kerja sama tersebut diharapkan melibatkan komitmen kedua negara dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan pengelolaan ketenagakerjaan yang saling menguntungkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, menyoroti pentingnya prosedur resmi dalam pemberangkatan PMI. Menurutnya, calon pekerja harus dipastikan mendapatkan perlindungan jaminan sosial, termasuk BPJS.
“Termasuk bagaimana mereka itu dilindungi dengan BPJS dan melalui jalur yang resmi. Kalau nanti negara yang dituju, misalnya Jepang, KBRI juga akan bertanggung jawab terhadap pekerja kita yang ada di sana,” kata Purnomo Hadi.
Dia menambahkan, keterampilan juga menjadi faktor penting bagi pekerja migran. Dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar kerja, tenaga kerja asal Kabupaten Madiun diharapkan memiliki posisi tawar lebih baik di negara tujuan.
Kabupaten Madiun sendiri dinilai memiliki potensi sebagai salah satu daerah kantong PMI di Jawa Timur. Kondisi tersebut membuat persoalan penyiapan dan perlindungan pekerja migran menjadi relevan untuk diperhatikan.
Di tengah terbukanya peluang kerja internasional, aspek perlindungan tetap menjadi pekerjaan penting. Kejelasan kontrak kerja, legalitas perusahaan penempatan, kesesuaian pekerjaan dengan perjanjian, serta akses bantuan ketika menghadapi persoalan di negara tujuan menjadi hal yang perlu dipastikan sebelum calon PMI diberangkatkan.
Sebab, kesempatan bekerja di luar negeri semestinya tidak hanya dilihat dari besarnya peluang memperoleh penghasilan, tetapi juga dari kepastian hak dan keselamatan pekerja selama menjalankan pekerjaannya. (ant/red)
