MADIUN, NEUMEDIA.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 bukan sekadar ajang politik biasa, melainkan momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Untuk menjamin keberhasilannya, partisipasi seluruh elemen masyarakat sangatlah krusial, termasuk kontribusi aktif dari kaum perempuan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun, Mohda Alfian, saat membuka acara sosialisasi peran perempuan dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan serentak tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di Aston Hotel Madiun pada Sabtu (31/8/2024) pagi.
Dalam sambutannya, Mohda menekankan bahwa keterbatasan jumlah personel Bawaslu, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan, menjadi tantangan besar dalam pengawasan Pilkada. Oleh sebab itu, partisipasi aktif perempuan dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada menjadi sangat penting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pilkada serentak 2024 sangat membutuhkan keterlibatan aktif perempuan dalam pengawasan. Kami tidak dapat melakukan pengawasan sendiri, sehingga peran pengawas partisipatif dari masyarakat, khususnya perempuan, sangat dibutuhkan. Misalnya, dalam proses pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS), bantuan perempuan untuk memverifikasi data sangatlah vital,” ujar Mohda.
Acara sosialisasi ini dihadiri oleh 110 perempuan dari 23 organisasi di Kota Madiun, dengan menghadirkan narasumber berpengalaman, seperti Eka Rahmawati dari Bawaslu Jawa Timur dan Cahya Suryani, Koordinator Mafindo Mojokerto Raya.
Eka Rahmawati dalam pemaparannya mengajak kaum perempuan untuk turut mengawal Pilkada menjadi ajang pemilihan yang demokratis dan bermartabat. Ia menekankan bahwa organisasi-organisasi perempuan bisa menggerakkan anggotanya untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada dan mendorong masyarakat agar lebih sadar akan hak pilihnya.
Menurut Eka, pengawasan partisipatif adalah sebuah gerakan sosial yang harus ditumbuhkan agar masyarakat merasa “Handarbeni” atau memiliki rasa tanggung jawab terhadap keseluruhan proses Pemilu.
Karena, ujarnya, masyarakatlah yang paling berkepentingan dalam pemilihan ini, sehingga mereka perlu mengawasi agar proses pemilu berlangsung tanpa kecurangan dan menghasilkan calon yang benar-benar merepresentasikan aspirasi mereka.
“Perempuan juga diharapkan aktif mencari informasi mengenai calon-calon yang memiliki visi dan misi yang dapat menjawab isu-isu penting yang menyangkut kehidupan perempuan. Pada masa kampanye, mereka bisa mengawal agar proses tersebut berjalan dengan jujur dan adil,” jelas Eka.
Eka juga menyoroti bahwa isu-isu yang menyangkut perempuan sering kali kurang diperhatikan dan dianggap kurang penting. Padahal, lebih dari 50 persen pemilih adalah perempuan. Karena itu, dia menekankan bahwa perempuan harus membawa ke permukaan isu-isu yang menjadi perhatian mereka, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan inklusi sosial.
“Perempuan harus membangun posisi tawar yang kuat dengan calon-calon pemimpin, termasuk menjaga agar proses pemilihan lebih transparan, adil, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan,” tambahnya. (ant)
