MADIUN, NEUMEDIA.ID – Bupati Madiun Hari Wuryanto meresmikan Jembatan Klumutan yang berada di Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Selasa (27/1/2026). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemotongan pita kembang oleh Bupati Hari Wuryanto bersama Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun.
Peresmian jembatan tersebut menjadi tonggak penting pemulihan infrastruktur di wilayah yang notabene jadi langganan banjir sekitar tiga hingga empat tahun lalu. Jembatan Klumutan kini diharapkan menjadi pengungkit utama mobilitas warga sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, pembangunan jembatan tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan jembatan diharapkan mempermudah akses warga, khususnya masyarakat Desa Klumutan, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan terbangunnya jembatan ini, akses masyarakat semakin mudah, terutama dalam mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun, khususnya di Kecamatan Saradan dan Desa Klumutan,” ujar Hari Wur, sapaan akrab Bupati Madiun.
Ia menjelaskan, pembangunan jembatan ini merupakan tindak lanjut dari bencana banjir yang sempat merusak infrastruktur vital di wilayah tersebut. Setelah melalui proses perencanaan dan pembangunan yang cukup panjang, jembatan akhirnya dapat diwujudkan dan diresmikan, termasuk sejumlah bangunan penunjang lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengingatkan masyarakat agar menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun. Menurutnya, keberlanjutan manfaat jembatan sangat bergantung pada kepedulian bersama.
“Kalau ada kerusakan atau permasalahan, segera laporkan agar bisa ditangani.
Infrastruktur yang tidak dirawat tidak akan memberikan manfaat maksimal. Gunakan fasilitas ini secara bijak dan jangan dijadikan tempat pembuangan sampah,” tegasnya.
Terkait rencana pembangunan ke depan, Hari Wur mengakui adanya tantangan anggaran akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang hampir mencapai Rp200 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menyesuaikan program pembangunan dengan skala prioritas.
“Fokus kami tetap pada infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Meski anggaran terbatas, kami akan menyesuaikan agar program prioritas tetap bisa direalisasikan,” katanya.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Madiun juga berencana melengkapi infrastruktur dengan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) serta sistem drainase terintegrasi. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana dan mempercepat respons darurat oleh BPBD. Saat ini, EWS telah dipasang di sejumlah wilayah seperti Balerejo, Pilangkenceng, dan Wungu, dan akan terus diperluas.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembangunan jalan tetap menjadi prioritas, meskipun tidak selalu berupa proyek berskala besar.
“Yang terpenting adalah banyak ruas jalan bisa diselesaikan dan dimanfaatkan masyarakat,” ujar Fery.
Ia menambahkan, DPRD juga mendorong penganggaran infrastruktur penunjang ketahanan pangan secara berkelanjutan, termasuk jalan usaha tani. Selain itu, rehabilitasi pasar tradisional juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan ke depan.
“Tahun 2026 fokus kami adalah pembangunan jalan, penguatan perekonomian, serta jalan usaha tani untuk mendukung ketahanan pangan. Kami juga akan menjajaki program dari pemerintah pusat agar bisa direalisasikan di Kabupaten Madiun,” pungkasnya. (ant/red/adv)
