MADIUN, NEUMEDIA.ID — Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menggelar Bakti Sosial Terpadu (BST) sebagai forum penyerap aspirasi masyarakat. Kali ini, kegiatan dipusatkan di Desa Muneng, Kecamatan Pilangkenceng, Rabu–Kamis (26–27/11/2025), dan berlangsung dengan antusiasme warga yang tinggi.
BST Desa Muneng menghadirkan berbagai agenda pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya pasar murah dan bazar UMKM, olahraga voli bersama warga, sarasehan, kerja bakti, penampilan drumband, senam Kampung Pesilat, pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan, pelayanan Posyandu, donor darah, penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta diklat Linmas.
Rangkaian sarasehan BST diawali atraksi pencak silat, tari-tarian siswa SDN Muneng, hingga pemutaran video profil desa. Setelah itu, Pemkab Madiun menyalurkan berbagai bantuan, termasuk modal usaha Rp10 juta, paket sembako, alat bantu disabilitas, perlengkapan Linmas, bibit mangga, serta perlengkapan sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam sambutannya menekankan bahwa BST bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan warga.
“BST ini harus benar-benar menyerap aspirasi warga. Sampaikan uneg-uneg panjenengan semua. Saya hanya ingin masyarakat Muneng tetap guyub rukun dan membangun desa dengan gotong royong,” ujar Bupati.
Ia juga menyampaikan perkembangan ketahanan pangan daerah. Tahun ini, Kabupaten Madiun mencatat surplus lebih dari 400 ton gabah sehingga kebutuhan pangan dipastikan aman. “Kalau ada persoalan pupuk, segera sampaikan. Sesuai arahan Presiden Prabowo, harga gabah tidak boleh dijual di bawah Rp6.500,” tegasnya.
Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menambahkan bahwa Pemkab menyediakan layanan kesehatan gratis melalui fasilitas puskesmas. Pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, TBC, hingga tindakan medis lanjutan disediakan tanpa biaya.
“Kalau tidak bisa ditangani puskesmas, dirujuk ke RSUD Caruban. Semuanya ditanggung lewat KIS dan UHC, jadi masyarakat tidak perlu khawatir soal biaya,” jelasnya.
Setelah pemaparan program, sesi penyampaian aspirasi dibuka. Beberapa usulan mengemuka, di antaranya pembangunan jalur kejut (speed bump), pengaturan ulang traffic light, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat tanam pertanian, hingga percepatan tindak lanjut pengajuan fogging.
Permasalahan infrastruktur juga menjadi sorotan. Nurdiana, perwakilan organisasi perempuan, menilai ruas jalan Muneng–Pulerejo yang lebih tinggi dan tanpa drainase menyebabkan banjir masuk ke permukiman. Ia juga meminta normalisasi saluran Pasar Muneng yang posisinya lebih tinggi dari rumah warga sehingga aliran air justru kembali ke pemukiman, sawah, dan area pemakaman.
Selain itu, warga melaporkan hilangnya hampir satu hektare lahan akibat gerusan sungai di perbatasan Madiun–Ngawi dan meminta pembangunan plengsengan. Usulan lain adalah agar Pasar Muneng dikembalikan menjadi aset desa karena dinilai berada di atas tanah desa.
Pemkab Madiun memastikan semua aspirasi akan dicatat dan dibahas lintas OPD untuk ditindaklanjuti berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran. (ant/red/adv)
