MADIUN, NEUMEDIA.ID — DPRD Kabupaten Madiun resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di ruang sidang utama, Rabu (26/11/2025). Pengesahan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua DPRD Fery Sudarsono, tiga Wakil Ketua DPRD, serta Bupati Madiun Hari Wuryanto yang juga didampingi Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi.
Rapat yang dihadiri 34 dari 45 anggota DPRD ini dinyatakan memenuhi kuorum. Agenda tersebut merupakan kelanjutan dari Perubahan Kedua Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Eksekutif pada 3 November 2025, serta rangkaian pembahasan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa APBD 2026 disusun menggunakan pendekatan berbasis kinerja dengan indikator capaian yang terukur. Kebijakan anggaran diarahkan untuk menjawab isu strategis nasional sekaligus kebutuhan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prioritasnya meliputi penguatan sumber daya manusia, pengendalian inflasi, percepatan penanganan stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, hingga pemerataan pelayanan dasar.
“Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, kami berupaya agar anggaran 2026 tepat sasaran, sesuai skala prioritas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati Hariwur.
Dari hasil pembahasan Banggar DPRD dan TAPD, sejumlah program utama ditetapkan sebagai prioritas, di antaranya: pengadaan Mobil Siaga, Program Bakti Harmoni Bersahaja, belanja untuk Universal Health Coverage (UHC), peningkatan infrastruktur jalan, sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, program makan bergizi sehat, fasilitasi Sekolah Rakyat, pendampingan koperasi Kelurahan Merah Putih, pembangunan Pasar Dungus, serta penguatan pendampingan sosial dan masyarakat.
Pemkab Madiun juga menyampaikan permohonan maaf karena belum seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam APBD 2026. Usulan yang belum masuk akan diprioritaskan dalam periode pembangunan selanjutnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Madiun Hadi Sutikno mengungkapkan proyeksi APBD 2026 berada di kisaran Rp2 triliun termasuk pembiayaan. Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun, masih menunggu kepastian sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 2025.
“Efisiensi menjadi langkah utama kami. Silpa 2025 akan menentukan kecukupan pembiayaan di 2026. Jika dibutuhkan, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi, termasuk membuka peluang penambahan dana transfer dari pusat,” tuturnya.
Dengan disahkannya APBD 2026, Pemkab Madiun dan DPRD menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. (ant/red/adv)
