 |
| Peta potensi tambang nikel di Indonesia. Foto:Booklet Nikel 2020 oleh ESDM |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
NEUMEDIA.ID – Program
percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) telah diluncurkan
pemerintah pada di Kantor Kemenko Marves, Senin, 20 Maret 2023. Melalui program
itu diharapkan adopsi kendaraan listrik bisa segera terwujud.
Untuk mendorong ekosistem kendaraan
listrik, pemerintah mengalokasikan anggaran untuf insentif pembelian dan
konversi sepeda motor. Tidak tanggung-tanggung, nominalnya mencapai Rp 7
triliun untuk tahun 2023 hingga 2024.
Dilansir dari situs resmi Dirjen
Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa insentif itu untuk 1 juta motor
listrik baru dan konversi.
Berdasarkan sejumlah referensi,
insentif berupa pemotongan pajak sebesar 10 persen bagi mobil listri juga
diberikan pemerintah untuk program percepatan KBLBB.
Presiden RI Joko
Widodo (Jokowi) juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7
Tahun 2022 tentang penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat
hingga daerah. Upaya ini untuk mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan
listrik.
Presiden menjelaskan
bahwa Indonesia memiliki peluang dan kesempatan untuk menjadi negara maju.
Salah satunya melalui ekosistem industri kendaraan listrik dimana semua
komponen yang dibutuhkan oleh kendaraan listrik ada di Indonesia.
“EV baterai, baterai mobil
listrik yang nantinya ekosistem ini akan menjadi ekosistem besar, menjadi
produsen mobil listrik. Karena nikel kita memiliki, tembaga kita memiliki,
timah kita memiliki, bauksit kita memiliki, semua komponen yang dibutuhkan
mobil listrik itu ada semuanya di Indonesia,” ungkap presiden dikutip dari
keterangan resminya, Senin, 14 Agustus 2023.
Seiring dengan itu,
pemerintah pun berambisi menjadi sentra baterai kendaraan listrik. Sebab, bahan
tambang itu memang melimpah, untuk nikel misalnya paling banyak di Sulawesi dan
Maluku.
Berdasarkan data yang
dilansir dari booklet tambang nikel 2020, Kementerian ESDM, sumber daya bijih
nikel di Indonesia sebanyak 11,7 miliar ton. Sedangkan, cadangannya 4,5 miliar
ton. Selain
itu, Indonesia juga perlu mengintegrasikan semua komponen kendaraan listrik
yang tersebar di seluruh Tanah Air.
Mulai dari nikel yang ada di Pulau
Sulawesi, tembaga yang ada di Sumbawa dan Papua, timah yang ada di Bangka
Belitung, hingga bauksit yang ada di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Dengan
hiliriasi tambang, ia melanjutkan, negara akan mendapatkan keuntungan berlipat
ganda.
“Dari Rp 17 triliun menjadi Rp 450
triliun itu, negara akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, dari
pajak karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dari
bea ekspor, dari royalti,” ujar Jokowi.
Sementara itu, Ekonom Senior Faisal
Basri menyatakan bahwa hitung-hitungan presiden itu tidak jelas jluntrungnya.
Sebab, berdasarkan data 2014, nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp1
triliun. Ini didapat dari ekspor senilai US$85,913 juta dikalikan rerata nilai
tukar rupiah pada tahun yang sama yaitu Rp11,865 per US$.
“Lalu, dari mana angka Rp510
triliun? Berdasarkan data 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang
diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah US$27,8 miliar. Berdasarkan rerata
nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per US$, nilai ekspor besi dan
baja (kode HS 72) setara dengan Rp413,9 triliun,” jelas Faisal dikutip dari
situs resminya.
“Namun, apakah uang hasil ekspor
mengalir ke Indonesia? Mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih
nikel 100 persen dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas,
maka adalah hak perusahaan China untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar
negeri atau ke negerinya sendiri,” terang dia. (**/ofi)
Diolah dari berbagai sumber
