 |
| Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana menanam bawang merah bersama para petani di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (14/12/2021). (Foto: BPMI Setpres/Rusman) |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
NEUMEDIA.ID – Program
lumbung pangan atau food estate yang
digarap pemerintah tengah menjadi sorotan publik. Sekretaris Jenderal PDIP
Hasto Kristiyanto terang-terangan menyebut proyek itu disalahgunakan dan
sebagai kejahatan lingkungan.
“Dalam praktiknya, kebijakan itu
ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food
estate tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan
terhadap lingkungan,” ujar Hasto dikutip Neumedia.id,
Sabtu, 19 Agustus 2023.
Seperti diketahui, food estate merupakan kebijakan
pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.
Program itu digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masuk salah satu Program
Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Adapun komoditas yang dikembangkan
dalam food estate itu meliputi cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, hingga
kentang. Ini merupakan hasil pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan
peternakan.
Untuk pelaksanaan
proyek ini tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Tengah,
Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua. Masing-masing lokasi memiliki
bidang pengembangan khusus.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa
proyek lumbung pangan atau food estate merupakan
hasil kolaborasi kementerian. Ini dalam upaya mengantisipasi terjadinya krisis
pangan di Indonesia. Kolaborasi tersebut merupakan satu proses yang tidak dapat
terpisahkan.
“Ya itu yang kerja itu beberapa
kementerian. Ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing, irigasi itu ada di Kementerian
PU, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di (Kementerian)
Pertahanan,” ujar Presiden dikutip dari keterangan resminya.
Jokowi juga menegaskan bahwa proyek
lumbung pangan dibutuhkan untuk menampung cadangan pangan nasional. Apalagi,
saat ini hampir semua kawasan masih menghadapi krisis pangan yang berdampak
pada kenaikan harga bahan pangan.
“Yang namanya lumbung pangan, food estate itu
harus untuk cadangan baik cadangan strategis, maupun nanti memang melimpah
betul enggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan sehingga dalam
rangka ke sana,” katanya.
Presiden menuturkan bahwa pengembangan lumbung pangan di sejumlah daerah
di Tanah Air bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Angka keberhasilan panen
pada tanaman akan meningkat dan mulai normal pada tanaman keenam atau ketujuh.
“Tanaman pertama biasanya gagal, nanem kedua masih paling-paling
bisa berhasil 25 persen. Biasanya ketujuh, keenam baru biasanya pada kondisi
normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa berbagai permasalahan pada
proyek lumbung pangan dapat terus terjadi. Untuk itu, pemerintah akan melakukan
evaluasi dan koreksi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.
“Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi,
harus dikoreksi, harus diulang. Kalau kita enggak berani, baru gagal pertama
sudah mundur sampai kapan pun lupakan,” tandas Presiden. (**/ofi)
Diolah
dari berbagai sumber
